Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini tanggapan pimpinan DPD RI yang baru saat dituding ilegal

Ini tanggapan pimpinan DPD RI yang baru saat dituding ilegal Wakil Ketua DPD RI Darmayanti. ©2017 Merdeka.com/Anisyah Yusepa

Merdeka.com - Wakil Ketua DPD RI periode 2014-2019, Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan bahwa hasil pemilihan pimpinan DPD yang menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua DPD RI pada Selasa (4/4) malam adalah ilegal. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI terpilih Darmayanti Lubis enggan berkomentar banyak.

"Dibilang ilegal itu haknya, yang mau ditempuh (proses hukum) silakan, ibu ikuti aja. Yang penting DPD tidak boleh ada kekosongan," kata Damayanti saat ditemui di ruangannya, lantai 1 Gedung Nusantara V Kompleks DPR MPR RI, Jakarta, Rabu (5/4).

Darmayanti mengaku terpilihnya dia, Oesman dan Nono Sumpono murni atas dukungan dari anggota DPD lainnya. Dia sama sekali tak mengajukan diri sebagai pimpinan DPD yang baru.

Terkait masalah putusan dari MA, dia pun mengaku harus menuruti ketetapan hukum yang ada. Tetapi terpilihnya dia pun sah secara hukum lantaran melalui mekanisme sidang paripurna anggota DPD RI.

"Kalau mereka mau proses itu hak dia. Ya ikuti aja, naik terhormat turun juga terhormat. Ibu patuh hukum," ungkapnya.

Bila nantinya hukum membatalkan pelantikan yang menetapkan pimpinan DPD RI yang baru, Darmayanti pun memastikan akan taat hukum. Pun bila pada akhirnya nanti DPD RI dibubarkan dia pun akan kembali mengajar sebagai dosen.

"Kalau (DPD RI ) bubar Ibu enggak apa-apa juga. Kalau bubar, ibu jadi dosen lagi," tandasnya.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Baca Selengkapnya
Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru
Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru

Sidang tersebut sempat memanas karena sebuah pengambilan keputusan bersifat dinamis.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Dinamika Putusan MK, Puan Apresiasi Aspirasi Rakyat Atas RUU Pilkada
Tanggapi Dinamika Putusan MK, Puan Apresiasi Aspirasi Rakyat Atas RUU Pilkada

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI
Eriko Sotarduga Tegaskan Berdasarkan UU MD3 PDIP Jadi Ketua DPR RI

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
Dasco: Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK
Dasco: Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain

Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

Baca Selengkapnya
Demokrat akan Patuhi Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah
Demokrat akan Patuhi Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Demokrat saat ini tengan mempelajari Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Perintah Tegas AHY Ke Demokrat! Kawal Aturan Pilkada KPU Sesuai Putusan MK
VIDEO: Perintah Tegas AHY Ke Demokrat! Kawal Aturan Pilkada KPU Sesuai Putusan MK

AHY menegaskan, sikap Partai Demokrat ialah bersama rakyat.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya