Ini Tanggapan Wapres JK soal Parpol Sibuk Bagi-bagi Kursi
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pasca-putusan MK sidang hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) lalu situasi politik akan membaik. Saat ini tidak ada perbedaan antara partai nasionalis dan agamis. Menurut JK, partai politik lebih sibuk mengurusi bagi-bagi kursi. Sebab akhir dari perpolitikan kata JK adalah kekuasaan.
"Jadi sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasan, semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa, tidak lagi bicara ideologi kita apa, jadi kembali ke situ sekarang," kata JK saat memberikan arahan dihadapan para peserta kuliah umum PPRA LIX dan PPSA XXI Tahun 2019 LEMHANAS di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
Menurut JK, proses tersebut bagian dari keseimbangan. Negara tercermin dari kekuasaan, kekuatan salah satunya dari bagi-bagi kursi. Dia juga menjelaskan dalam lima tahun ke depan akan ada saatnya membahas terkait ideologis, sistem persaingan prestasi.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Kenapa koalisi dibentuk di Indonesia? Dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia, koalisi dibentuk dengan tujuan agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa wakil presiden RI ke-9? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Mudah-mudahan ini berlangsung dengan baik," lanjut JK.
JK pun mencontohkan, seperti di Amerika yang hanya memiliki 2 partai politik. Namun di Indonesia, memiliki 8 atau 9. Tidak hanya Indonesia, Srilanka juga kaya dia memiliki lebih darj 20 parpol dan memiliki 100 menteri.
"Karena semua bagi-bagi kursi smpe 100, kita menteri terbatas hanya boleh 34, tidak boleh lebih di UU," lanjut JK.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi tersebut terdiri dari 11 partai politik (parpol) yang berhasil lolos dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengakui jumlah kementerian yang dibentuknya memang besar.
Baca SelengkapnyaGemuknya kabinet Prabowo tidak lepas dari keputusan menambah jumlah kementerian coordinator dan memecah beberapa kementerian.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaTernyata, fenomena koalisi ‘gemuk’ di Pilkada Jakarta pernah terjadi pada 2007 lalu.
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaHasilnya, PKS menjadi Parpol dengan jumlah suara dan kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya