Inilah Profil Tim Hukum Prabowo dan Jokowi Akan Beradu di MK

Merdeka.com - Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyiapkan tim hukum untuk menyikapi sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Proses panjang sengketa Pilpres di MK memang diperlukan orang-orang yang benar-benar mengerti permasalahan hukum.

Untuk itu Tim hukum kubu Jokowi dan Prabowo diisi oleh pakar-pakar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia. Berikut ini profil tim hukum Prabowo dan Jokowi:

Rikrik Rizkiyana

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah memilih Rikrik Rizkiyana sebagai salah satu kuasa hukumnya. Ia adalah seorang Advokat & Social Entrepreneur. Dia lulusan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Rikrik pernah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai anggota yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Harmonisasi Regulasi.

Rikrik juga dikenal aktif dalam jaringan kewirausahaan OK OCE yang digagas pasangan Anies-Sandi baik sebelum maupun setelah dilantik sebagai gubernur-wakil Gubernur Jakarta, serta beberapa kegiatan advokasi penolakan Reklamasi Teluk Jakarta.

Bambang Widjojanto

Selain Rikrik, ada Bambang Widjojanto yang tergabung dalam tim hukum Prabowo-Sandi. Bambang Widjojanto pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Bambang Widjojanto termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Dia juga mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015. Jabatan terbarunya Bambang menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi, yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Denny Indrayana

Selanjutnya dari tim hukum Prabowo ada Denny Indrayana. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014). Denny juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (2010-2018).

Dia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelum jadi wakil menteri, pada September 2008 hingga 2011, Denny menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Irman Putra Sidin

Kemudian tim hukum Prabowo-Sandi juga diisi oleh Irman Putra Sidin. Irman merupakan pakar hukum tata negara. Selain itu dia juga mendirikan Firma Hukum Sidin Constitution.

Yusril Ihza Mahendra

Sementara di kubu Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menjadi koordinator tim hukum Jokowi dalam sengketa Pilpres 2019. Yusril adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, politikus.

Yusril mendirikan IHZA & IHZA Law Firm. Adik Yusril pun, Yusron Ihza masuk dalam tim kantor pengacara yang digagas oleh kakaknya tersebut. Satu per satu beberapa kasus ditangani oleh Yusril. Namun, nama Yusril baru mulai bersinar saat melawan pemerintah. Yusril berpengalaman mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Ade Irfan Pulungan

Selain Yusril, ada juga Ade Irfan Pulungan yang tergabung dalam tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin. Ade adalah Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah (ACTA). Dalam koalisi Jokowi, Ade adalah Direktur Hukum dan Advokasi TKN.

Selain itu, koalisi Jokowi juga sudah menyiapkan puluhan pengacara yang biasa berpraktik di MK untuk sidang perkara sengketa itu di MK. "Beberapa hari lalu sudah menyiapkan para pengacara yang tergabung tim advokasi pembelaan TKN. Insyaallah, jika pasangan calon 02 dalam waktu tiga hari mendaftarkan permohonan, maka kami mengajukan surat permohonan ke MK, sebagai pihak terkait nantinya. Kami berharap perkara berjalan fair dan adil," kata Yusril Ihza Mahendra.