Inilah Tanggapan Jokowi dan JK saat Partai Minta Banyak Kursi Menteri
Merdeka.com - Partai koalisi ramai-ramai minta jatah kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo. Partai pendukung telah menyodorkan banyak nama untuk diseleksi. Bahkan disebut-sebut ada kursi menteri untuk kubu oposisi yang ingin gabung. Bahkan ada yang minta 10 kursi menteri seperti PKB.
Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut memberikan tanggapannya. Saat ini partai politik lebih sibuk mengurusi bagi-bagi kursi dibanding membicarakan ideologi. Berikut sindiran JK soal partai minta banyak jatah kursi:
Pembagian Harus Adil
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa pendapat Jusuf Kalla tentang speaker masjid? 'Masjid harus syahdu, karena itu kalau pidato atau dakwah atau tabligh-nya sampai keluar itu malah warga tidak dengar juga. Hanya suaranya yang keras, tapi tidak dipahami,' imbuhnya.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembagian kursi kabinet harus dilakukan secara adil. Menentukan posisi serta menyusun kabinet tidak mudah dan asal mengambil keputusan partai. Jangan sampai partai yang memperoleh kursi banyak di DPR malah mendapat sedikit jatah di pemerintahan.
"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," kata JK.
Jatah Kursi Menteri Partai Koalisi 50 Persen
Presiden Jokowi masih mengkaji posisi menteri yang akan diberikan untuk partai koalisi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wajar jika Jokowi memberikan jatah posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi pendukungnya di Pilpres 2019.
Menurutnya, komposisi kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin sedikitnya harus terbagi rata dari kalangan partai pendukung dan profesional, sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis koalisi sekaligus menyediakan ahli di pemerintahan.
"Akan terjadi setidak-tidaknya fifty-fifty (50-50) antara menteri dari partai disamping juga yang profesional non-partai," kata JK.
Parpol Sibuk Minta Kursi
Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan di perkara sengketa Pilpres 2019, sejumlah partai sibuk mengurusi bagi-bagi kursi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan proses tersebut bagian dari keseimbangan. Negara tercermin dari kekuasaan, kekuatan salah satunya dari bagi-bagi kursi.
"Jadi sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasaan, semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa, tidak lagi bicara ideologi kita apa, jadi kembali ke situ sekarang," kata JK.
Tanggapan Jokowi Partai Minta Banyak Kursi
Partai koalisi blak-blakan minta jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Parpol-parpol bahkan sudah menyodorkan nama ke Jokowi.
Mengenai hal itu, Jokowi tak ambil pusing. Dia tak masalah partai pendukungnya meminta jatah masuk ke pemerintahan.
"Ya enggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan tak apa-apa wong minta saja," kata Jokowi.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaSikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menanggapi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai sangat wajar jika Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaKeduanya sempat berpasangan hingga duduk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.
Baca SelengkapnyaPDIP tengah merayu mantan wakil presiden, Jusuf Kalla (JK) untuk bergabung bersama tim mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai presiden
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya