Interupsi paripurna DPR, kubu Agung umumkan perombakan Fraksi Golkar
Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita membacakan surat pergantian posisi di Fraksi Golkar DPR saat melakukan interupsi di rapat paripurna DPR. Agus mengumumkan dirinya sudah ditetapkan sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR yang baru dengan Sekretaris Fraksi Fayakhun Indradi.
"Atas surat ini saya selaku ketua Fraksi Golkar siap bekerjasama dengan fraksi-fraksi lainnya dan saya berharap semua pihak menghormati keputusan pemerintah yang telah menetapkan kami sebagai pengurus yang sah," kata Agus dalam interupsinya di sidang paripurna DPR, Jakarta, Senin (23/3).
Selain itu, dalam interupsinya, Agus menegaskan segala kegiatan Fraksi Golkar di DPR hanya sah apabila mendapatkan persetujuan ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
"Seluruh kegiatan hanya berlaku apabila ditandatangani oleh ketua fraksi yang sah," tegas Agus.
Sontak saja, interupsi Agus tersebut membuat riuh ruangan paripurna. Ada yang tepuk tangan ada pula yang mencibir.
Menanggapi interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna mengatakan, surat pergantian fraksi belum dapat diproses karena baru diterima saat paripurna sudah dimulai.
"Saya koreksi dulu pak, surat dari Pak Agus baru masuk setelah paripurna. Jadi mohon sabar karena ada mekanisme. Karena ada tatib Pak jadi mohon maaf kami tak bisa membacakan surat bapak," kata Fahri.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaGolkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca Selengkapnya