Ironis, calon presiden tak tahu TPID
Merdeka.com - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah lembaga pusat yang sangat vital untuk mengendalikan harga barang-barang di daerah. Lembaga yang diketuai Menko Ekuin Hatta Rajasa ini sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sungguh ironis jika calon presiden tak memahami peran dan fungsi lembaga ini dan bagaimana lembaga ini akan diarahkan di masa depan.
Dalam blognya, pakar keuangan negara Yanuar Rizky mengatakan bahwa masalah TPID adalah penting dibincangkan dalam dialog capres. "TPID pada dasarnya dirintis oleh otoritas moneter sejak lama, ini peran yang dimainkan BI untuk mengatasi inflasi terkait distribusi penyebab inflasi. Salah satunya adalah pemantauan harga pangan di daerah," tulis Yanuar dalam blognya .
Menurut Bank Indonesia, TPID dibentuk tahun 2008. Dalam situs web resmi BI disebutkan bahwa keanggotaan TPID terdiri dari Bank Indonesia, Menko Ekuin dan Kemendagri. Selain terbentuk di pusat, TPID juga dibentuk di daerah-daerah seperti propinsi dan kabupaten. Koordinasi antara TPID pusat dan daerah-daerah dipandang perlu agar pengedalian inflasi dapat ditekan secara efektif.
Saat ini koordinator TPID adalah Menko Ekuin Hatta Rajasa , yang juga cawapres Prabowo Subianto. Saat menjabat Walikota Solo, Jokowi mendapat penghargaan TPID sebagai kepala daerah paling baik dalam hal pengendalian inflasi. Sebagaimana diberitakan Kompas.com 16 Juni 2014, penghargaan itu diserahkan oleh Hatta Rajasa kepada Jokowi pada 16 Mei 2012 saat Rakornas TPID.
Dalam debat Capres di hotel Gren Melia tanggal 15 Juni, Joko Widodo menanyakan kepada Prabowo Subianto bagaimana meningkatkan peran TPID di masa depan. Prabowo mengaku tak tahu singkatan TPID. Setelah Jokowi menjelaskan kepanjangan TPID, Prabowo mengatakan itu tanggung jawab pemerintah daerah. Padahal, TPID adalah institusi pemerintah pusat sehingga menjadi tanggung jawab Presiden.(skj)
(mdk/cza)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tomsi dalam kesempatan juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi.
Baca SelengkapnyaNurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaUpaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies pernah menjadi Gubernur bahkan jadi calon presiden 2024, sehingga, merah putih tidak diragukan lagi.
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaHasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Tito, IKN memberikan banyak kenyamanan salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah, berbeda dengan Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP mewanti-wanti Gibran agar tidak lagi berbohong usai secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaHadi memperbaharui sistem aduan dengan Sistem Aplikasi Aduan Pungli agar masyarakat mudah untuk melapor.
Baca Selengkapnya