Istana: KLB Demokrat Deli Serdang Tidak Ada Hubungannya dengan Presiden
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menilai kegaduhan yang saat ini terjadi pada PD adalah urusan pribadi Moeldoko.
"Jadi KLB Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan Istana," kata Donny saat dihubungi, Senin (15/3).
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Bagaimana cara Demokrat dalam menghadapi dinamika politik? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Donny mengatakan pimpinannya memiliki hak untuk berpolitik. Walaupun saat ini masih mengalami kegaduhan dia meminta hal tersebut menunggu keputusan dari Kemenkumham.
"Itu urusan pribadi pak moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham," ungkapnya.
Sementara itu, dia juga tidak mau berkomentar terkait publik yang meminta Moeldoko untuk mundur jadi KSP. Sebab kata dia hal tersebut adalah urusan pribadi. Walaupun demikian dia menjelaskan saat ini, Moeldoko masih tetap beraktifitas di kantor KSP.
"Masih melakukan kegiatan sehari-hari selaku kepala staf semua berjalan sesuai tupoksi. Normal saja," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Dewan Perwalian Daerah (DPD) dari Jawa Barat, Alfiansyah Komeng atau yang dikenal dengan nama Komeng memberikan klarifikasi
Baca SelengkapnyaDjarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca SelengkapnyaMeutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca SelengkapnyaPDIP akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDemokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaPDIP telah berkomunikasi sebelum Demokrat merapat ke koalisi Prabowo
Baca SelengkapnyaDemokrat Akui Bertemu PKS Bahas Pilkada Jakarta, Tapi Tak Tawarkan Posisi Cawagub
Baca Selengkapnya