Istana soal Golkar gabung pemerintah: Jangan minta jabatan menteri!

Merdeka.com - Kisruh di internal Partai Golkar mengenai dualisme kepengurusan hingga saat ini belum juga usai. Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie dikabarkan bakal merapat dan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tak mau ikut campur dalam konflik internal partai. Namun dia mewanti-wanti agar partai berlambang beringin itu tak memintah jatah menteri.

"Yang pertama pada dasarnya, pemerintah tidak ingin ikut campur persoalan apa konflik, perbedaan pandangan dan pendapat. Yang terjadi di Golkar, baik itu di tubuh partai dan tubuh fraksinya," kata Pramono di Istana, Jakarta, Jumat (8/1).

Jika Golkar bergabung, lanjut Pramono, tentu pemerintah akan terbuka dan senang hati. Namun, tujuannya bukan untuk mengejar jatah menteri.

"Kemudian kalau ada partai yang mau bergabung atau beri dukungan, pemerintah dengan senang hati. Alhamdulillah tangan terbuka. Tapi yang penting jangan kemudian meminta untuk jabatan kementerian," jelas Pramono.

"Karena bagaimana pun ini sistem presidensial tentunya yang paling mengetahui siapa yang akan diajak bergabung atau tidak. Yang jelas ini tahun kedua Jokowi–JK, presiden sudah canangkan tahun percepatan kerja sehingga kita konsentrasi persoalan kerja," tandasnya.

Seperti diketahui Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1). Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.

"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Selasa (5/1) lalu.