Istana tegaskan belum bahas reklamasi teluk Jakarta di Ratas
Merdeka.com - Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta yang pernah dihentikan. Luhut juga dinilai berbeda pendapat dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang menyatakan reklamasi belum dapat dilanjutkan karena terganjal sanksi administratif sehingga tak bisa dilanjutkan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa adanya perbedaan pendapat antara Menteri di Kabinet Kerja. Dia mengatakan, terkait reklamasi belum dibahas secara khusus dalam rapat terbatas.
"Sebenarnya tidak ada perbedaan. Memang kemarin kita tidak ratas dengan urusan yang berkaitan dengan reklamasi," kata Pramono di Kantornya, Kamis (15/9).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa Pramono Anung prihatin dengan kondisi SLB di Jakarta Utara? Menjawab keluhan itu, Pramono mengatakan segera untuk membangun SLB, ia merasa prihatin dan meminta untuk jadi perhatian kepada anggota DPRD Jakarta dari fraksi PDI-P.'Tentunya yang seperti ini harus diusulkan, tidak mungkin, tidak ada yang menangani. Kalau tidak kasian sekali yang memang masyarakat, rakyat yang membutuhkan tetapi sama sekali tidak mendapatkan,' jelasnya.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
-
Kenapa Selo Belah terbengkalai? Saat itu ia sedang mencari rumput. Ia bercerita bahwa tempat itu telah terbengkalai selama tiga tahun.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
Pramono menjelaskan, dalam rapat terbatas, Selasa (12/9) membahas terkait industri pengembangan perikanan, sehingga bukan membahas terkait polemik reklamasi ini.
"Saya ingin meluruskan karena banyak pertanyaan tentang reklamasi apakah sudah diputuskan dalam ratas. Kemarin kita tidak membahas ratas tentang reklamasi yang kita bahas adalah bagaimana industri perikanan dengan illegal fishing yang sudah kita galakkan, ikan banyak di laut industrinya juga bisa ditingkatkan," ujarnya.
Sementara itu, terkait reklamasi di Teluk Jakarta, Pramono enggan berkomentar lebih jauh. Dia hanya mengatakan, apabila nantinya reklamasi dilanjutkan atau tidak harus diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pokoknya penyelesaiannya dengan peraturan perundangan yang ada," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaPertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca SelengkapnyaProyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaMeski harganya fantastis, Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya