Istana tegaskan reshuffle kabinet tak tergantung Munaslub Golkar
Merdeka.com - Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar secara resmi mengumumkan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan berbelok mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan, alasan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Maka, ia menyatakan bongkar pasang kabinet tak tergantung dengan dukungan dari Partai Golkar tersebut.
"Memilih dan mengangkat Menteri dalam Kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Itu diatur dalam konstitusi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Munaslub dan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi," kata Johan melalui pesan singkat, Senin (23/5).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
Johan kembali menegaskan, reshuffle kabinet hanya menjadi kewenangan Presiden Jokowi sepenuhnya. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyatakan hanya Presiden Jokowi yang mengetahui apakah nantinya memberikan kursi menteri di Kabinet Kerja ataupun tidak ke partai yang kini baru saja memiliki Ketua Umum baru yaitu Setya Novanto itu.
"Apakah nanti memberi kursi Menteri atau tidak kepada Golkar, hanya Presiden yang tahu dan punya otoritas," ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar memutuskan tak lagi berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan ini diambil sebagai hasil sidang komite di Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5).
Sekretaris Steering Committe Siti Aisyah mengatakan, sesuai doktrin Partai Golkar, kader partai mengisi pembangunan dengan kerja demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Partai Golkar bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/Munas 9/2014 tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Aisyah membacakan di rapat paripurna Munaslub Golkar.
Siti juga menegaskan, Partai Golkar akan mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK. Golkar harus memberikan langkah nyata dalam mendukung pemerintah.
"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar, demi menyukseskan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan," jelas Aisyah.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kondisi Kabinet Indonesia Maju saat ini baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaBahlil juga mengaku tidak menentukan target tertentu soal jatah kursi menteri untuk kader Partai Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca SelengkapnyaAri menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya