Isu Hantu PKI dan Bahaya Laten Orde Baru 'Sengat' Para Capres

Merdeka.com - Menjelang pemilihan presiden pada April 2019, isu negatif dan fitnah banyak berseliweran. Kedua capres, baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama terkena dampak isu-isu yang merugikan.

Jokowi selalu dikaitkan dengan isu PKI. Sedangkan Prabowo dikaitkan dengan bahaya laten Orde Baru. Isu-isu itu makin menguat jelang Pilpres 2019. Berikut penjelasan kedua kubu saat diserang isu-isu PKI dan Orde Baru:

Jokowi dituduh PKI: PKI bubar 1965, saya lahir 1961

Jokowi mengaku risih selalu dikait-kaitkan dengan PKI. Agar tidak menjadi isu liar, dalam berbagai kesempatan Jokowi mengklarifikasi isu tersebut.

"Saya jadi korban. Saya dituduh PKI. PKI bubar 1965 sedangkan saya lahir 1961, masak PKI balita. Saya tidak kena, orangtua dan kakek nenek saya dituduh. Ada foto yang mirip saya dekat Aidit. Tidak masuk akal. Bahkan ada kiai yang ingin bicara empat mata, soal saya PKI. Tetapi semuanya terbantahkan," ujar Jokowi.

Jokowi Difitnah Selama 4 Tahun Soal Isu PKI

Jokowi mengaku hingga kini masih terus difitnah sejumlah pihak terutama lewat media sosial. Jokowi mengatakan, dia kerap dituding terkait dengan PKI.

"Fitnah di media sosial sudah lebih dari 4 tahun ini. Menuduh Presiden Jokowi itu PKI coba. Saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965, saya baru umur 3,5 sampai 4 tahun. Masa ada PKI balita? logikanya enggak masuk," kata Jokowi saat memberikan sambutannya di acara Silaturahmi dengan badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (25/4) lalu.

Jokowi Bakal Gebuk PKI

Jokowi menyatakan bakal menggebuk PKI jika mencoba kembali bangkit, hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri Kajian Ramadan 1438 H yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Aula Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun lalu. Di hadapan peserta Jokowi merasa heran dengan mencuatnya kembali isu tersebut. Sebab, organisasi PKI sudah dimasukkan dalam kelompok yang dilarang berdiri di Tanah Air.

"Sekarang ini banyak isu-isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya di mana? Di mana? Karena jelas, sudah jelas, konstitusi kita jelas. Ada TAP MPR-nya, bahwa PKI, komunisme dilarang di negara kita Indonesia," kata Jokowi.

Isu Orde Baru

Sementara kubu Prabowo ramai isu bangkitnya Orde Baru. Isu membangkitkan Orde Baru bermula dari Titiek Soeharto menyebut bahwa Indonesia sudah saatnya kembali seperti masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa di mana dia klaim semua harga sandang pangan papan terjangkau oleh masyarakat.

Melalui akun Twitternya, Titiek menyebut bahwa Indonesia sudah saatnya kembali seperti masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa di mana dia klaim semua harga sandang pangan papan terjangkau oleh masyarakat. "Sudah cukup. Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia," Tulis Titiek dalam akun Twitternya.

Mengadopsi Swasembada Pangan

Ramai isu Orde Baru, Cawapres Sandiaga Uno kemudian meluruskan. Menurutnya, kesuksesan swasembada pagan di era Soeharto akan diadopsi jika menang pada Pilpres 2019 mendatang.

"Menurut saya yang bisa kita adopsi swasembada pangan, swasembada energi. Kita juga lihat zaman Pak Harto produksi beras kita baik, produksi bahan-bahan pangan kita juga baik, itu bisa kita adopsi," kata Sandiaga di Kebayoran Baru.

Tidak Mengembalikan Sistem Orde Baru yang Otoriter

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, Prabowo ingin melakukan swasembada pangan yang sempat dilakukan Soeharto. Bukan mengembalikan sistem Orde Baru yang otoriter. Orientasi swasembada ini, kata Muzani yang akan diubah untuk peningkatan produksi dalam negeri di bidang pangan. Sehingga ketergantungan negara kepada impor yang bisa menguras devisa dan bisa mengganggu neraca pembayaran bisa teratasi.

"Ketergantungan kita kepada impor sekarang ini masih lumayan tinggi. Kalau stok beras itu minus atau menunjukkan angka menurun, kemudian kita buru-buru impor," katanya.