Isu intimidasi dan rekayasa juga muncul jelang Munas Golkar

Merdeka.com - Wakil Bendum Golkar hasil Munas Riau, Bambang Soesatyo mencium kecurangan jelang perhelatan Munas Golkar pada Mei mendatang. Menurut dia, ada upaya intimidasi dan rekayasa terhadap pemilik suara munas yakni pengurus DPD dalam pertemuan di kediaman Politikus Golkar Nurdin Halid dengan para ketua DPD semalam.

Menurut Bambang, di pertemuan itu dihasilkan sejumlah kesepakatan. Pertama, para calon ketua umum (Caketum) dipersilakan melaksanakan silaturahmi/ penyampaian visi misinya kepada DPD II Golkar se-Indonesia. Namun harus di bawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar tingkat Provinsi.

Kepada DPD I dan II Golkar se-Indonesia, dalam menerima Caketum siapapun, harus didasarkan kepada sikap kebersamaan, bukan atas dasar transaksional.

Ketiga, DPD I dan II Golkar di dalam menerima sosialisasi dari Caketum, tidak dibenarkan membuat/memberikan surat dukungan kepada salah satu Caketum.

Keempat, DPD I Golkar diberikan kewenangan penuh untuk mengendalikan, mengkordinasikan dan mengatur DPD II Golkar daerahnya. Apabila ada DPD II Golkar yang melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengatahun DPD I Golkar, maka DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD/ART.

"Pertanyaan saya, apakah poin 1, 2 dan 3 itu, ada dan diatur dalam AD/ART? Sehingga sanksinyanya seperti tertuang dalam point 4 menggunakan sanksi organisasi sesuai AD/ART?" kata Bambang, Kamis (18/2).

Karena itu, Bambang mengajak seluruh kader Golkar agar bersama dirinya mengingatkan Nurdin Halid dan kawan-kawan. Bahwa partai baru saja melakukan rekonsiliasi dari perpecahan akibat hal-hal yang dilakukannya seperti di atas.

"Demokrasi intimidasi dan rekayasa harus segera kita akhiri," tandas Bambang.

Sementara itu, Politikus Golkar Leo Nababan mengajak semua kader Golkar fair menghadapi munas yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Dia bahkan meminta KPK dilibatkan dalam munas Golkar ini.

"DPD II itu paling berkuasa. Jadi mari kita fair. Saya dukung Pak Ical libatkan KPK," kata Leo saat dihubungi merdeka.com.

Di sisi lain, Leo mengingatkan, agar syarat 30 persen dukungan DPD II tidak dihapus menjelang munas ini. Sebab, ia mendengar ada upaya dari pihak internal Golkar untuk menghapus syarat ini.

"Saya ingatkan, syarat 30 persen tidak boleh dihapus. Itu ada dalam AD/ART kita," pungkas dia.

Saat ini ada empat nama yakni Ade Komarudin, Idrus Marham, Azis Syamsudin, dan Setya Novanto sudah muncul dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar. Keempat nama ini diketahui merupakan loyalis Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sementara itu nama lain yang muncul adalah Airlangga yang merupakan loyalis Agung Laksono.