Isu Kades Deklarasi Dukung Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Ini Penjelasan Apdesi
Merdeka.com - Beredar kabar kepala desa bakal mendeklarasikan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode pada 26 Februari 2023. Isu tersebut langsung dibantah Ketua Umum DPP Apdesi Arifin Abdul Majid.
Namun, Arifin mengakui mendengar ada informasi agenda itu. Dirinya tengah menelusuri isu tersebut karena khawatir Apdesi di bawah naungannya akan diklaim menyelenggarakan acara.
"Iya ada informasi lari ke situ, tapi saya juga kan belum A1 info itu, makanya besok saya kan ke DPP mau ngobrol dengan teman-teman nyari info info tanggal 26, takutnya nanti 'dijual' lagi Apdesi kami," kata Ketua Umum DPP Apdesi Arifin Abdul Majid saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/2).
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Apa tanggapan Jokowi tentang tudingan menjegal Anies? Jokowi menegaskan, meskipun dituduh-tuduh, urusan Pilkada adalah kembali kepada kebijakan partai politik. Sehingga, ia tidak ada urusan untuk mencampurinya.'Ya tapi kan itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik,' ucapnya.'Ada mekanisme, ada proses disitu, saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya' ujar Jokowi.
-
Kenapa Jokowi akan memberikan sambutan di Apel Kader Gerindra? 'Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan,' kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Yusuf Permana kepada wartawan, Sabtu (31/8).
-
Kapan Jokowi akan menghadiri Apel Kader Gerindra? Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghadiri Apel Kader Partai Gerindra yang digelar di Indonesia Arena Senayan Jakarta, Sabtu (31/8/2024) pukul 19.00 WIB.
-
Anies yakin apa yang akan terjadi di Jawa Tengah? 'Saya rasa nuansa perubahan itu semakin terasa. Menginkan perubahan. Dan itu kemudian menonjol,' kata Anies usai acara Istighosah Kubro Masyayich & Alumni Pondok Pesantren di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
Awalnya, beredar informasi kegiatan untuk mengumpulkan 20.000 peserta di Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 19 Februari 2024. Tetapi, agenda itu batal terjadi. Info itu kembali beredar bahwa acara akan digelar tanggal 26 Februari.
Menurutnya, dalam agenda itu bakal berlangsung simposium mengenai dorongan untuk merevisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan maksud jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun. Tetapi, di balik agenda itu diselipi agenda untuk mendukung masa jabatan presiden 3 periode.
"Ada juga isu di balik itu adalah mendorong 3 periode presiden, lebih celaka lagi itu kalau isu presiden 3 periode, lebih celaka, undang undangnya enggak jelas, siapa yang mengusungnya," ujarnya.
Sikap Apdesi yang dipimpin Arifin tidak ikut campur dalam persoalan masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, bukan kewenangan kepala desa berbicara masalah periode presiden.
"Apdesi gimana? Oh saya mah enggak akan ngambil sikap, bukan menolak. Saya tidak ikut campur urusan itu, dan itu kan sudah masuk ranah politik," ujarnya.
Arifin menegaskan, Apdesi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata dia, dorongan untuk masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode adalah kepentingan indivual atau kelompok tertentu.
"kan belum tentu seluruh rakyat Indonesia atau tokoh setuju Presiden 3 kali," ucap Arifin.
"Tapi kalau saya supaya sikapnya aman kami tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk itu, tapi kami akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sesuai undang undang yang berlaku," tandasnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anwar dinilai turut serta mendukung dan mengkampanyekan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Nataksumah.
Baca SelengkapnyaPDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAnies mengingatkan proses Pilpres 2024 masih belum selesai.
Baca SelengkapnyaAda dua kubu yang dinilai saling bertentangan di internal PDIP.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkap sejumlah elite politik yang meramaikan isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca SelengkapnyaFaldo Maldini heran isu lama kembali diungkit oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaArif yang melapor Umar Kei ke Polda telah teregister dengan nomor STTLP/B/5591/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada Rabu (17/9) kemarin.
Baca SelengkapnyaPertemuan antara DPD PDIP DKI dan Anies untuk menyamakan visi dan misi serta pandangan.
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut diambil Arsjad dalam rangka menjaga netralitas dan tata kelola selama pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaMunaslub Kadin yang dihelat pada Minggu (14/9) menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Baca SelengkapnyaRedma mengurai bahwa di dalam tubuh Kadin terdapat dua faksi utama yaitu kubu Kadin asosiasi dan kubu Kadin daerah.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menanggapi sanksi bawaslu kepada Apdesi terkait sanksi pelanggaran netralitas
Baca Selengkapnya