Isu kebangkitan PKI, Fadli Zon salahkan pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai maraknya isu mengenai kebangkitan PKI saat ini sebagai sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Dirinya menyebut, tidak adanya prioritas pemerintah dalam melakukan sebuah program, termasuk mendukung simposium membedah tragedi 1965 diadakan pada pertengahan Maret 2016 lalu merupakan hal yang dianggap membuka kembali luka lama bangsa.
"Maraknya isu lama tentang PKI yang kini seakan digali kembali, menurut saya ini adalah kesalahan pemerintah yang tidak punya prioritas. Karena mengangkat kembali masalah yang sudah selesai," ujar Fadli di acara simposium anti-PKI, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).
Fadli menilai, upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah ini terkesan mengada-ada, karena latar belakang pemerintah melakukan hal tersebut tidak jelas sama sekali.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang direkomendasikan PAN kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Bagaimana Kemendagri menangani radikalisme? Penanganan radikalisme dan terorisme harus melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya,“ ujarnya.
"Pemerintah dalam hal ini tidak perlu membuka luka lama dan membuat kebijakan rekonsiliasi yang diada-ada kan. Karena kalau ini salah, maka bisa menjadi masalah sendiri. Saya pribadi tidak tahu latar belakang pemerintah itu apa," ujarnya.
Namun, apapun hasil dari simposium yang diadakan di Hotel Arya Duta tersebut, Fadli memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan permintaan maaf kepada PKI.
Karena menurutnya, upaya rekonsiliasi itu sendiri sebenarnya sudah berjalan secara alami selama puluhan tahun, hingga saat ini siapapun yang dituduh terlibat PKI sudah bisa mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
"Pemerintah tidak ada rencana mau minta maaf sama PKI. Saya sudah pastikan dengan ketemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu," ujar Fadli.
"Rekonsiliasi sudah terjadi secara alami. Sekarang para anak-cucu eks-PKI juga sudah bisa mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.
Baca SelengkapnyaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan amanat undang-undang yang mesti dijalankan.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Mahfud menyindir langkah Presiden Jokowi sebagai politik yang salah.
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaSi Mulyono ini, Jokowi, jelas pencinta PKI. Lihat saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf kepada PKI, kata Amien Rais.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaFachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersuara keras terkait kasus dugaan berita bohong yang menjerat Aiman Witjaksono.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca SelengkapnyaSemua spanduk yang terpasang di beberapa lokasi itu dengan tulisan atau isi yang sama, namun berlatar warna yang berbeda-beda.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengamini sindiran PKS soal istilah 'gemoy' yang merujuk ke Prabowo.
Baca Selengkapnya