Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Isu Kudeta Demokrat, Andi Arif Minta Mahfud Larang Moeldoko Langgar Hukum

Isu Kudeta Demokrat, Andi Arif Minta Mahfud Larang Moeldoko Langgar Hukum Andi Arief. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief meminta Menko Polhukam Mahfud MD mencegah ulah Kepala KSP Moeldoko yang disebut akan melakukan kudeta kursi Ketum Demokrat. Diketahui, Demokrat menuding Moeldoko menjadi salah satu dalang kudeta partai.

"Pak Prof @mohmahfudmd yang saya hormati, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dalam kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko," kata Andi pada akun twitternya, Kamis (4/3).

Andi mengingatkan, langkah KLB yang dilakukan Moeldoko melanggar AD/ART. "Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yg disahkan negara. Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi," ucapnya.

Dalam sejarah kudeta, kata Andi, selalu terjadi korban dan pertumpahan darah. "Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak tmbulkan korban dan pertumpahan darah. Sudah banyak kajian disertasi soal ini. Upaya ugal-ugalan Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya," tandasnya.

Adapun sebelumnya, Andi menyebut pihaknya sedang memantau pelaksanaan KLB yang digelar di Sumatera Utara mulai hari ini.

"Kami sedang memantau KLB," kata Andi.

KLB yang digelar Moeldoko cs itu, kata Andi, berkedok acara GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) dan digelar pada 4-6 Februari di Hotel di Kota Deli Serdang, Sumut

"Setelah tim kami sampai di lokasi, meminta informasi ke reception menanyakan kegiatan Demokrat akan tetapi receptionist menjawab kegiatan Demokrat tidak ada, akan tetapi yang ada Kegiatan GAMKI ( Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) yang dilaksanakan 3 hari Kamis, Jumat dan Sabtu," bebernya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko kembali tampil untuk menepis isu keinginannya mencalonkan diri sebagai capres 2024 di balik kabar kudeta Partai Demokrat.

Bantahan Moeldoko sekaligus menjawab pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra yang menyarankan Moeldoko tidak sibuk menyiapkan diri sebagai calon presiden 2024.

"Terus dibilangin mau jadi presiden, yang enggak-enggak saja itu. Ah kerjaan gue setumpuk gini ngurusin yang enggak-enggak saja," ungkap Moeldoko di Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut Moeldoko, tuduhan keinginannya menjadi capres adalah lelucon. Termasuk ikut serta mengkudeta Partai Demokrat.

"Janganlah apa membuat sesuatu itu kayak dagelan saja. Gitu lucu-lucuan, moeldoko mau kudeta lah, kudeta apaan kudeta?" kata Moeldoko.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY Ungkap Sempat Bertemu Jokowi saat Menghadapi Kubu Moeldoko
AHY Ungkap Sempat Bertemu Jokowi saat Menghadapi Kubu Moeldoko

Jokowi menyampaikan kepada AHY bahwa sama sekali tidak tahu apa yang anak buahnya perbuat.

Baca Selengkapnya
Hubungan Pernah Memanas dengan Demokrat Berujung Moeldoko Tak Hadir Pelantikan AHY jadi Menteri ATR/BPN
Hubungan Pernah Memanas dengan Demokrat Berujung Moeldoko Tak Hadir Pelantikan AHY jadi Menteri ATR/BPN

Pelantikan AHY digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini pukul 11.00 WIB.

Baca Selengkapnya
PK Moeldoko, Putusan MA & Dukungan Berdarah Buat AHY
PK Moeldoko, Putusan MA & Dukungan Berdarah Buat AHY

Nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat belum aman. Sebab, peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko Cs kepada Mahkamah Agung belum diputuskan.

Baca Selengkapnya
Begini Bunyi Amar Putusan MA Tolak PK Moeldoko Terkait Kepengurusan Demokrat
Begini Bunyi Amar Putusan MA Tolak PK Moeldoko Terkait Kepengurusan Demokrat

Belasan kali AHY menang gugatan melawan Moeldoko terkait kepemimpinan Demokrat.

Baca Selengkapnya
MA Tolak PK Moeldoko, AHY Apresiasi dan Terima Kasih ke Mahfud dan Yasonna
MA Tolak PK Moeldoko, AHY Apresiasi dan Terima Kasih ke Mahfud dan Yasonna

Kubu Moeldoko menerima Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat ditolak Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
AHY ke Moeldoko: Saya Maafkan, Tapi Tidak Lupakan
AHY ke Moeldoko: Saya Maafkan, Tapi Tidak Lupakan

AHY dan seluruh kadernya tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Moeldoko.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Emosi Singgung Gibran Kaesang
VIDEO: Mahfud Emosi Singgung Gibran Kaesang "Mulyono Mainnya Kelewatan"

Presiden Jokowi mendekati Mahkamah Agung untuk meloloskan Kaesang untuk bisa mengikuti Pilkada, menurutnya sudah keterlaluan

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Kubu Moeldoko Usai PK Demokrat Ditolak MA
VIDEO: Respons Kubu Moeldoko Usai PK Demokrat Ditolak MA

Inisiator Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pimpinan, Darmizal menyebut dalam waktu dekat barisan KLB akan menentukan sikap dan arah politik.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Andi PDIP Eks Menteri Jokowi Ingatkan Bahaya Lingkaran Setan Perumusan Regulasi DPR & Pemerintah
VIDEO: Andi PDIP Eks Menteri Jokowi Ingatkan Bahaya Lingkaran Setan Perumusan Regulasi DPR & Pemerintah

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Focus Group Discussion "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara", Selasa 27 Agustus 2024

Baca Selengkapnya
Pertimbangan MA Tolak Peninjauan Kembali Moeldoko
Pertimbangan MA Tolak Peninjauan Kembali Moeldoko

AHY dan jajaran elite Demokrat bersorak gembira membaca putusan Mahkamah Agung menolak PK tersebut.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi
VIDEO: Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi "Ini Sudah Keterlaluan!"

Menurut Mahfud, putusan MK tersebut sudah jelas salah lantaran melanggar etik.

Baca Selengkapnya