Isu Penculikan dan Tragedi Mei 98 Kembali Menyerang Prabowo

Merdeka.com - Baru-baru ini media sosial diramaikan dengan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi-JK, Agum Gumelar. Dalam pernyataannya, mantan Danjen Kopassus itu bicara mengenai pelanggaran HAM. Dia juga membongkar fakta tentang Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Agum juga mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bersikap berbeda di masa lalu dan sekarang. Pada Pilpres 2019, SBY mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Penjelasan Agum tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari beberapa pihak. Berikut ulasannya:

Agum Sebut Prabowo Langgar HAM

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi-JK, Agum Gumelar tiba-tiba bicara soal penculikan aktivis pada 1998 lalu. Dia mengaku tahu di mana para aktivis itu dikubur usai dibunuh.

Bahkan katanya, Prabowo Subianto sempat diperiksa atas kasus tersebut. "Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat," jelas Agum dalam video itu.

Prabowo Diberhentikan dari Militer

Masih dari penjelasan Agum Gumelar, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) telah memeriksa Prabowo Subianto atas kasus penculikan. Dari hasil DKP itu menyebutkan bahwa Prabowo terbukti melanggar HAM berat.

Hingga DKP merekomendasikan kepada Panglima TNI saat itu Wiranto untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer. Keputusan itu menurut Agum ditandatangani oleh semua anggota DKP termasuk SBY.

"Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI. Rekomendasinya apa? Dengan kesalahan terbukti, yang direkomendasikan supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer," ungkapnya.

Kritik SBY karena Sekarang Dukung Prabowo

Agum Gumelar mengungkapkan Prabowo Subianto direkomendasikan berhenti dari dinas militer lantaran terbukti melanggar HAM. Saat itu bukan hanya dia yang menandatangani rekomendasi itu, tapi juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu TNI bintang tiga.

Namun, Agum merasa heran dengan sikap SBY yang dulu menandatangani keputusan DKP terkait pelanggaran HAM Prabowo, kini justru memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019.

"Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang nandatangan rekomendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang," ucap dia.

Demokrat Minta Agum Gumelar Tak Kaitkan Masa Lalu

Demokrat menanggapi kritikan Agum Gumelar terhadap SBY soal ikut menandatangani pemecatan Prabowo dari militer di masa lalu, tapi memberi dukungan pada Pilpres 2019. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, kejadian di militer dengan keputusan Pilpres 2019 adalah dua hal yang berbeda. Sehingga tidak bisa dikaitkan begitu saja.

"Kemudian sekarang di partai, dua hal posisi yang berbeda, tidak bisa ditarik benang lurus seperti itu, kesimpulan linier seperti itu, dua hal yang berbeda. Menurut saya Pak Agum menarik masa lalu menjadi sebuah yang diikatkan begitu tanpa melihat masalah yang terjadi," katanya.

BPN: Lagu Lama Diputar Terus

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres Prabowo-Sandi, Hanafi Rais enggan ambil pusing mengenai kritik Agum Gumelar yang mengungkap kronologi pemecatan Prabowo. Menurutnya, isu itu sengaja diulang-ulan jelang pilpres. Ia menilai isu itu sudah basi.

"Lagu lama diputer-puter terus gitu," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

  (mdk/has)