Isu Percepatan Munas, Golkar Sultra Dukung Airlangga Jabat Ketum Lagi

Merdeka.com - Ketua DPD Golkar Sultra Ridwan Bae tak ingin lagi melihat konflik internal di partainya. Dia merasa sudah cukup konflik yang terjadi saat masa transisi kepemimpinan Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto.

Ridwan membantah kabar ada persiapan DPD I Golkar tingkat provinsi yang ingin munas dipercepat. Menurut dia, Airlangga telah berhasil memimpin Golkar dan layak melanjutkan ke periode berikutnya.

"Saya kira dia layak karena baru setahun dia pimpin. Saya sih berharap seperti itu (Airlangga diperpanjang) andaikata kita semua sepakat" jelas Ridwan kepada merdeka.com, Senin (27/5).

Ridwan mengakui, sesuai hasil munaslub 2017, jabatan Airlangga habis tahun ini. Namun, bisa diperpanjang sesuai kesepakatan di Rapimnas.

Sekali lagi, dia setuju apabila Airlangga kembali memimpin Golkar di periode berikutnya. Dia merasa, Golkar cukup kondusif di bawah kendali Airlangga.

"Sebab kepemimpinan Airlangga cukup kondusif dan cukup sukses memberikan hingar bingar positif buat Golkar," terang Ridwan.

Kendati demikian, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan pada forum Rapimnas Golkar. Dalam forum itu nantinya, nasib Airlangga ditentukan apakah diperpanjang atau partai beringin menggelar munas reguler tahun 2019 ini.

"Saya berharap semua kader Golkar berpikiran sama untuk ketenangan internal," tutup Ridwan.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.