Isu politik uang di munas, Bamsoet sebut 'emang kita sinterklas'
Merdeka.com - Petinggi Partai Golkar Nurdin Halid mengumpulkan DPD I jelang Musyawarah Nasional (Munas), Rabu (17/1) malam. Dalam kesempatan itu, Nurdin mengaku dapat laporan dari pengurus daerah bahwa ada kandidat ketua umum Partai Golkar melakukan 'politik uang' ke daerah-daerah.
Menanggapi hal itu, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah kabar tersebut. Menurutnya, tidak ada sama sekali informasi mengenai kandidat ketum yang membagi-bagikan uang ke DPD.
"Nggak ada lah. Hari gini bagi-bagi uang, memangnya sinterklas," ujar Bamsoet ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (18/2).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Nurdin Halid menanggapi wacana Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
Diketahui, Nurdin yang merupakan Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara mengaku didatangi oleh 28 pengurus DPD I semalam. Mereka 'curhat' karena mencurigai ada politik transaksional dari salah satu caketum.
"Ada (caketum) yang dicurigai bagi-bagi duit. Sudah disinyalir ada (caketum dengan politik transaksional) dan ada pengakuan. Pengurus DPD I bertemu dengan saya untuk bilang itu," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2).
Namun, Nurdin belum mau membuka siapa nama caketum yang diduga tersebut. Dia mengaku masih mengumpulkan bukti.
"Saya masih kumpulkan bukti. Nanti kalau sudah terkumpul, baru saya buka. Sementara, pengakuannya ada dari Sulawesi Utara (Sulut). Ada keresahan di bawah," ungkap mantan Ketua Umum PSSI ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut diduga terjadi di Kelurahan Sukmajaya, Depok.
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaIa pun berjanji, apabila pasangan Anies-Muhaimin menang dalam Pilpres 2024. Maka jumlahnya akan lebih besar dan ditingkatkan.
Baca SelengkapnyaViral sebuah video beraksi di atas mobil sedang bagi-bagi duit kepada warga.
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi soal bansos dipersoalkan dalam sidang di MK
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaSaldi Isra menyebut, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.
Baca SelengkapnyaPosisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar
Baca SelengkapnyaMereka merasa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah dan adanya intimidasi.
Baca SelengkapnyaFoto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat.
Baca Selengkapnya