Isu politik uang di Munas, Lawrence minta Ketum Golkar harus bersih
Merdeka.com - Politisi Partai Golkar, Nurdin Halid melempar tudingan panas di tengah bursa caketum Golkar jelang Munas. Nurdin menyebut jika salah satu calon ketum diduga melakukan politik transaksional ke pengurus daerah (DPD) berupa bagi-bagi uang.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Golkar Lawrence Siburian mengatakan, jika ada calon Ketua Umum yang melakukan politik uang maka bisa langsung didiskualifikasi.
"Jika terbukti harus diskualifikasi. Sebaiknya politik uang itu harus dihindari, pimpinan Partai Golkar ke depannya itu harus bersih tidak ada beban bagi Ketua Umum terpilih nantinya," kata Lawrence ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (18/2).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Bagaimana Nurdin Halid menanggapi wacana Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Pak Jokowi bergabung dengan Golkar hal yang bagus. Tapi tunggu dulu, beliau ingin bergabung dengan Golkar dengan tangan terbuka sangat menerima, karena beliau sangat dekat dengan Golkar,' ucapnya.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
Menurut dia, jika tebukti ada yang melakukan politik uang maka harus diproses secara hukum. Calon ketua umum, kata dia, harus bebas dari persoalan hukum.
"Proses secara hukum, kita mengerti bahwa pemilihan nanti bisa terjadi hal-hal seperti itu, nah kita mempunyai tekat Partai Golkar harus mempunyai Ketum yang bersih dan juga mempuyai komitmen-komitmen yang membuat Ketua Umum bebas dari masalah hukum," katanya.
Dia mengatakan, partainya membahas hal itu untuk menghindari adanya politik transaksional di Munas nanti.
Sebelumnya, Nurdin mengaku didatangi oleh 28 pengurus DPD I semalam. Mereka mencurigai ada politik transaksional dari salah satu caketum.
"Ada (caketum) yang dicurigai bagi-bagi duit. Sudah disinyalir ada (caketum dengan politik transaksional) dan ada pengakuan. Pengurus DPD I bertemu dengan saya untuk bilang itu," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Senior Golkar Lawrence T.P Siburian dipanggil karena wacana Munaslub Golkar
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta seluruh pihak di internal Golkar kompak dan tak terpengaruh dengan dugaan upaya dari pihak luar.
Baca SelengkapnyaNurdin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, jika isu Munaslub sering terjadi di Partai Golkar menjelang penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDalang Munaslub bermaksud untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, jika pihak yang menggulirkan isu Munaslub tidak masuk dalam internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu diduga karena ada upaya meminta Munaslub untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, karena waktu yang sangat mepet dengan Pemilu 2024, maka Luhut yang menjadi prioritas.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya