Isu Reshuffle Mencuat, Menkominfo Ungkap Menteri Tak Boleh Keluar Negeri Dulu

Merdeka.com - Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Perombakan kabinet kabarnya akan dilakukan pada 15 Juni 2022.

Menurut Johnny, tantangan pemerintah saat ini tidak hanya soal Covid-19, namun juga perubahan geostrategis dunia yang berdampak dengan skala internasional, termasuk Indonesia secara domestik. Baik terkait dengan pangan, energi, bahkan finansial dan ekonomi, sehingga evaluasi dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Adapun terkait instruksi menteri sementara tidak melakukan perjalanan ke luar negeri lebih kepada urusan penanganan Covid-19.

"Yang ada dalam Bapak Presiden kaitannya dengan tantangan Covid, karena tantangan Covid yang besar semua anggota kabinet yang akan melakukan perjalanan luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan atau melaporkan untuk kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Mengapa? karena kita harus fokus menangani pandemi Covid-19. Arahan Presiden itu sampai saat ini belum berubah, masih sama, karena saat ini kita masih mempunyai tantangan pandemi Covid-19 walaupun saat ini sudah jauh terkendali," kata Johnny di Tower NasDem, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Sekjen Partai NasDem ini enggan membenarkan isu perombakan di tubuh kabinet kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga dilakukan pada 15 Juni 2022 nanti.

"Kan itu sudah kami sampaikan itu domainnya Presiden, jadi saya tidak mengandai andai apakah itu dari NasDem atau dari rekan koalisi yang lain, atau kah dari profesional. Itu sepenuhnya domain Presiden," tutur Johnny.

Johnny menyatakan, sikap NasDem dari awal pembentukan kabinet, merombak kabinet, hingga mengubah kabinet adalah sepenuhnya hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, reposition, atau perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati. Sedangkan tanggal, apa, kapan, siapanya, apakah benar akan terjadi, sekali lagi itu domain Presiden," jelas dia.

Reporter: Nanda Perdana Putra