Iti Jayabaya Bubarkan Acara HUT Tandingan Demokrat Kubu Moeldoko di Tangerang

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Jayabaya didampingi ratusan kader membubarkan acara peringatan HUT tandingan Demokrat versi Moeldoko di sebuah hotel kawasan Tangerang, Banten, pada Jumat (10/9) malam. Iti kesal kubu Moeldoko masih melakukan cara-cara ilegal.

"Ini Banten, Bung! Jangan coba-coba ganggu kedaulatan dan kehormatan partai kami dengan acara ilegal yang provokatif seperti ini. Pemerintah telah nyata-nyata menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang, lantas mengapa masih ada pihak yang terang-terangan melawan pemerintah?" kata Iti yang juga Bupati Lebak ini di Tangerang, Banten, Jumat (10/9) malam.

Pembubaran tersebut difasilitasi oleh kepolisian dan manajemen hotel. Akhirnya spanduk dan backdrop acara berhasil diturunkan sebelum acara dimulai.

"Pada hari ini, seharian kita berkumpul, mencoba menegosiasikan apa yang kita inginkan terhadap marwah partai kita, yang kita cintai dan Alhamdulillah tadi mereka sudah melakukan kesepakatan untuk membubarkan dan mencopot atribut Demokrat yang berada di lokasi acara,” ungkap Iti.

Selain dibantu para kader, pencopotan atribut Partai Demokrat di lokasi acara juga dibantu oleh Polres Tangerang Selatan. Iti mengapresiasi kepolisian yang turun tangan dengan sigap mentertibkan atribut itu karena pihak penyelenggara tak bisa menunjukkan surat pemberitahuan.

Iti mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para kader atas kesigapan dan loyalitas dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat.

"Saya mengucapkan terima kasih atas soliditas, komitmen yang ditunjukkan oleh saudara-saudara semua, keluarga besar Partai Demokrat. Saya yakin kita punya niat yang sama untuk membangun demokrasi yang lebih baik, terutama dalam membangun kejayaan Partai Demokrat di Provinsi Banten,” kata Iti.

Selain jajaran Partai Demokrat Banten, tampak pengurus teras DPP Partai Demokrat yang hadir di lokasi acara, di antaranya Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan (DPR RI) Kepala BPJK Zulfikar Hamongan (DPR RI), dua Deputi Bakomstra, Ricky Kurniawan dan Cipta Panca Laksana, serta jajaran pengurus Demokrat lainnya yang tinggal di seputaran lokasi.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap, kubu Moeldoko membuat acara Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada Jumat malam (10/9) ini. Hal itu diketahui Demokrat dengan beredarnya surat undangan beberapa hari terakhir.

"Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (10/9).

Zaky menyatakan, bahwa hal ini sungguh memalukan lantaran gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.

Dia menambahkan, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi yang juga Mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Dia bilang, Budi merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

"Justru pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan Pejuang Demokrat kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai, di antaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan," jelasnya.

Menurut Zaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

"Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir," tutupnya.