Jabatan Airlangga Hartarto dan larangan Jokowi

Merdeka.com - Airlangga Hartarto dipilih menjadi ketua umum Partai Golkar untuk mengisi kekosongan usai Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Jabatan Airlangga akan dikukuhkan dalam Munaslub yang akan digelar pada 18-20 Desember 2017 di Jakarta. Dengan catatan, jika tak ada kader Golkar yang maju bertarung melawan Airlangga.

Jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian di kabinet kerja Jokowi-JK pun jadi sorotan. Sebab, Jokowi pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu. Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini.

Larangan Jokowi ini pun diingatkan kembali oleh peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa. Ardian menilai, harusnya Airlangga mundur dari kabinet Jokowi.

"Secara etika politik dan statement Jokowi mau enggak, mau dia harus mundur dari posisinya sebagai menteri sehingga dia juga bisa fokus kesana," ujar dia di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/12).

Larangan Jokowi ini dulu sempat mendapatkan menuai pro kontra di kalangan partai koalisi. Salah satu yang menolak keras adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Sopa, pekerjaan rumah Airlangga cukup banyak di partai. Karena itu agar bisa fokus ke partai, jabatan sebagai Menperin harus diikhlaskan. Terlebih, Golkar kini dalam kondisi yang genting.

"Partai ini besar dan pekerjaan banyak, ancaman banyak," imbuh Sopa.

Airlangga pernah disinggung soal rangkap jabatan ini. Tapi dia belum mau berspekulasi untuk mundur. Kala itu, dia ingin fokus memenangkan pertarungan di Munaslub lebih dulu. Dia juga menyerahkan sepenuhnya jabatan itu kepada Jokowi sang pemegang kuasa.

"Tanya presiden," kata Airlangga.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik.

"Secara etika biasa-biasa saja," kata dia.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, seorang menteri bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai. Sebagaimana dirinya pernah merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Golkar pada beberapa tahun lalu.

"Dulu saya wapres (juga) ketua Golkar. Bisa. Etika tidak soal. Ibu Mega (juga) ketua PDI Perjuangan (sekaligus) Wapres. Pak SBY ketua demokrat juga Presiden. Tidak masalah apa-apa," ujarnya.