Jabatan Setya Novanto dipertaruhkan besok

Merdeka.com - Jabatan Setya Novanto sebagai orang nomor satu di Partai Golkar semakin terancam. DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno membahas status Novanto yang telah menjadi tahanan KPK itu pada 21 November 2017 besok.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua harian Nurdin Halid. Nurdin menegaskan, dirinya berhak mengambil alih kepemimpinan Golkar sesuai dengan AD/ART pasal 19 yang menyatakan pimpinan Golkar bersifat kolektif kolegial.

"Sekarang DPP Partai Golkar dikendalikan oleh ketua harian, sekarang saya ketuanya, jadi kan Novanto sakit secara fisik, maka saya ambil alih, saya yang mengendalikan organisasi," tegas Nurdin saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/11).

Dalam rapat nanti, akan membahas tentang desakan mundur yang diungkapkan oleh mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla (JK) dan diamini oleh sejumlah elite partai seperti Indra Bambang Utoyo dan Ridwan Hisjam serta di tingkat daerah seperti ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Para loyalis Novanto tentu tak tinggal diam melihat posisi pemimpinnya terancam. Sejumlah lobi-lobi juga tengah dilakukan. Salah satunya oleh Yahya Zaini. Sempat beredar kabar, Idrus Marham akan ditunjuk sebagai plt ketum Golkar, selanjutnya jabatan sekjen akan diisi oleh Yahya Zaini. Tapi, hal ini terbentuk aturan main partai tentang penunjukkan plt yang tidak diatur dalam AD/ART.

Nurdin mengatakan, pleno juga akan membahas tentang desakan pencopotan Novanto. Dia berjanji akan bertindak demokratis melihat aspirasi kader yang ingin partai ke depan menjadi lebih baik lagi.

"Ketika ketum berhalangan tetap, memang salah satu solusi Munaslub, maka akan dibicarakan," kata Nurdin.

Pleno menjadi pintu masuk untuk digelarnya Munaslub. Jika wacana Munaslub disepakati, maka selanjutnya Golkar akan menggelar rapimnas. Di situ akan meminta persetujuan kepada 34 pengurus DPD I tingkat provinsi Golkar. Jika 2/3 DPD I setuju, maka Munaslub pemilihan ketua umum baru hanya tinggal menentukan tanggal digelarnya saja.

Seorang sumber di internal Golkar mengatakan, Idrus menolak digelarnya munaslub. Sebab, Idrus melihat, pleno harus dilakukan oleh ketua umum. Idrus berpegangan kepada aturan main di partai.

"Alasan Sekjen itu maunya ketum, dasarnya tidak kuat. Apalagi tidak diatur di AD/ART," kata sumber internal partai beringin.

Seperti diketahui, Novanto sempat masuk daftar pencarian orang setelah hilang sejak hendak dijemput paksa KPK di kediamannya di Jalan Wijaya, Rabu 15 November. Novanto hilang, partai bahkan keluarga tak ada yang tahu keberadaannya.

Hingga akhirnya, Kamis 17 November dikabarkan mengalami kecelakaan di Permata Hijau saat hendak menuju stasiun televisi di Jakarta Barat untuk live. Novanto pun sempat dirawat di RS Medika Permata Hijau, selanjutnya dirujuk ke RSCM Kencana. KPK pun mengeluarkan surat penahanan pada Novanto.

Nurdin Halid membantah pleno mendapatkan penolakan dari Idrus Marham. Mau tidak mau, pembahasan tentang kondisi terkini Novanto harus dilakukan.

"Saya sudah bicara dengan sekjen," kata Nurdin.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin menegaskan, kondisi sakit dan ditahannya Novanto tidak membuat partai menjadi status quo. Meskipun dia mengakui perlunya Golkar rapat pleno membahas kondisi terkini Novanto.

Walaupun Setnov ditahan, kata Mahyudin, roda organisasi partai tidak akan mandek. Sebab, kepimpinan di Golkar dijalankan secara kolektif kolegial.

"Karena Golkar itu tidak ada status quo. Di dalam AD/ART dijelaskan bahwa DPP itu adalah pelaksana tertinggi partai itu sifatnya kolektif, kolektif itu artinya bersama-sama. Jadi tidak bergantung hanya pada satu ketum," jelas Wakil Ketua MPR ini.