Jadi Cawapres Jokowi, Mahfud MD bisa perkuat isu NKRI dan Pancasila
Merdeka.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei memprihatinkan, di mana jumlah warga yang pro terhadap NKRI dan Pancasila terus menurun hingga 10 persen sejak 2005. Penurunan itu berimbas pada naiknya dukungan terhadap NKRI syariah mencapai 9 persen.
Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, persentase warga responden yang pro Pancasila hanya 75,3 persen, padahal pada 2005 angkanya masih berkisar 85,2 persen.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyampaikan, penurunan dukungan terhadap Pancasila ini harus disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi sudah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan selanjutnya harus mencari figur calon wakil presiden seorang negawaran yang bisa merangkul semua pihak, dan menjaga keberagaman.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau isu Pancasila ini dinilai kuat, maka bisa saja Pak Mahfud MD dipilih jadi cawapres," kata Ardian di Jakarta, Selasa (17/7).
Dia menyampaikan, secara personal Mahfud memiliki kelebihan karena berpengalaman sebagai menteri, sebagai anggota DPR, dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud juga dinilai mampu merangkul kelompok Islam untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi.
"Kalau Mahfud MD secara figur sudah bagus. Ditambah isu yang kuat maka bisa mendapat perhatian di pemerintahan dan masyarakat jika Mahfud yang dipilih jadi pendamping Jokowi," ujarnya.
Survei LSI Denny JA itu dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dan melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.
Terkait menurunnya dukungan pada NKRI dan Pancasila, Ardian menyampaikan ada beberapa pemicu, di antaranya adalah isu ekonomi dan munculnya paham alternatif yang menyebar intensif melalui kelompok diskusi, organisasi, dan media sosial.
"Alasan lainnya karena Pancasila yang tidak tersosialisasi dengan baik," ungkapnya.
Menurut Ardian, pada Pilpres 2019 masih mungkin terjadi praktik politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain itu, dia mengingatkan agar semua pihak mengantisipasi penyebaran fitnah untuk menurunkan kredibilitas figur tertentu.
"Masyarakat nanti akan melihat yang bisa mewakili suara Muslim, tidak harus jadi negara Islam, tapi nilai-nilai muslim ini nantinya juga kuat," ungkap Ardian. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Penerus Jokowi adalah Ganjar-Mahfud," tutur politisi PDIP Aria Bima.
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaPernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaHasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Puan saat ditanya soal arah dukungan Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto bicara bagaimana perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dan PDIP.
Baca SelengkapnyaBasarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.
Baca SelengkapnyaGangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaTitah Megawati ke PDIP Jambi untuk menangkan Capres Ganjar
Baca Selengkapnya