Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jadi Cawapres Jokowi, Mahfud MD bisa perkuat isu NKRI dan Pancasila

Jadi Cawapres Jokowi, Mahfud MD bisa perkuat isu NKRI dan Pancasila halalbihalal mahfud MD dengan KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei memprihatinkan, di mana jumlah warga yang pro terhadap NKRI dan Pancasila terus menurun hingga 10 persen sejak 2005. Penurunan itu berimbas pada naiknya dukungan terhadap NKRI syariah mencapai 9 persen.

Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, persentase warga responden yang pro Pancasila hanya 75,3 persen, padahal pada 2005 angkanya masih berkisar 85,2 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyampaikan, penurunan dukungan terhadap Pancasila ini harus disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi sudah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan selanjutnya harus mencari figur calon wakil presiden seorang negawaran yang bisa merangkul semua pihak, dan menjaga keberagaman.

"Kalau isu Pancasila ini dinilai kuat, maka bisa saja Pak Mahfud MD dipilih jadi cawapres," kata Ardian di Jakarta, Selasa (17/7).

Dia menyampaikan, secara personal Mahfud memiliki kelebihan karena berpengalaman sebagai menteri, sebagai anggota DPR, dan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud juga dinilai mampu merangkul kelompok Islam untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi.

"Kalau Mahfud MD secara figur sudah bagus. Ditambah isu yang kuat maka bisa mendapat perhatian di pemerintahan dan masyarakat jika Mahfud yang dipilih jadi pendamping Jokowi," ujarnya.

Survei LSI Denny JA itu dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dan melibatkan 1.200 responden dengan wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.

Terkait menurunnya dukungan pada NKRI dan Pancasila, Ardian menyampaikan ada beberapa pemicu, di antaranya adalah isu ekonomi dan munculnya paham alternatif yang menyebar intensif melalui kelompok diskusi, organisasi, dan media sosial.

"Alasan lainnya karena Pancasila yang tidak tersosialisasi dengan baik," ungkapnya.

Menurut Ardian, pada Pilpres 2019 masih mungkin terjadi praktik politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain itu, dia mengingatkan agar semua pihak mengantisipasi penyebaran fitnah untuk menurunkan kredibilitas figur tertentu.

"Masyarakat nanti akan melihat yang bisa mewakili suara Muslim, tidak harus jadi negara Islam, tapi nilai-nilai muslim ini nantinya juga kuat," ungkap Ardian. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Penerus Jokowi Bukan Prabowo, tapi Ganjar-Mahfud
PDIP: Penerus Jokowi Bukan Prabowo, tapi Ganjar-Mahfud

"Penerus Jokowi adalah Ganjar-Mahfud," tutur politisi PDIP Aria Bima.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Arahan Jokowi soal Koalisi: Ajak Sebanyak Mungkin Partai Dukung Ganjar
PDIP Ungkap Arahan Jokowi soal Koalisi: Ajak Sebanyak Mungkin Partai Dukung Ganjar

PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP, Djarot: Kongres Masih Lama
Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP, Djarot: Kongres Masih Lama

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Tetap di Kabinet: Itu Komitmen meski Jokowi Sudah Berubah
PDIP Tegaskan Tetap di Kabinet: Itu Komitmen meski Jokowi Sudah Berubah

PDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik

Baca Selengkapnya
Membaca Peran Jokowi di Balik Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo
Membaca Peran Jokowi di Balik Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo

Di DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.

Baca Selengkapnya
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Baca Selengkapnya
Masukan Jokowi untuk Cawapres Ganjar: Liat Rekam Jejak, Keluarga dan Asal Usul
Masukan Jokowi untuk Cawapres Ganjar: Liat Rekam Jejak, Keluarga dan Asal Usul

Hasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.

Baca Selengkapnya
Ini Jawaban Jokowi Ditanya Dukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto
Ini Jawaban Jokowi Ditanya Dukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto

Hal ini disampaikan Puan saat ditanya soal arah dukungan Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Bambang Pacul Bongkar Penyebab Hubungan PDIP dan Jokowi Renggang: Ada Putranya jadi Cawapres
Bambang Pacul Bongkar Penyebab Hubungan PDIP dan Jokowi Renggang: Ada Putranya jadi Cawapres

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto bicara bagaimana perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dan PDIP.

Baca Selengkapnya
Isu Golkar-PAN Dukung Prabowo Ada Peran Jokowi, PDIP Singgung Kedaulatan Megawati
Isu Golkar-PAN Dukung Prabowo Ada Peran Jokowi, PDIP Singgung Kedaulatan Megawati

Basarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.

Baca Selengkapnya
Isu Keretakan Hubungan PDIP dan Jokowi Berbahaya dan Berdampak ke Publik
Isu Keretakan Hubungan PDIP dan Jokowi Berbahaya dan Berdampak ke Publik

Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Titah Megawati ke PDIP Jambi soal Capres Ganjar: Wajib Turun ke Bawah Galang Kemenangan
Titah Megawati ke PDIP Jambi soal Capres Ganjar: Wajib Turun ke Bawah Galang Kemenangan

Titah Megawati ke PDIP Jambi untuk menangkan Capres Ganjar

Baca Selengkapnya