Jadi ketua DPR, Ade Komarudin janji perkuat komunikasi antar fraksi
Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin yang dicalonkan Ketua Umum Partai Golkar kubu Munas Bali Aburizal Bakrie sebagai calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto menyatakan akan memperkuat komunikasi antar fraksi di DPR.
"Fraksi-fraksi itu sesungguhnya kalau dalam istilah perusahaan, sebagai pemegang saham DPR. Saya akan mengutamakan komunikasi intensif dengan seluruh fraksi tanpa terkecuali," kata Ade di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Menurut Ade jika terjadi masalah, maka seluruh fraksi akan langsung diajak berunding guna dimintai pendapat. Menurutnya sudah lama dia menjalin komunikasi intensif dengan seluruh fraksi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
"Jadi kalau ada apa-apa dengan DPR yang pertama saya ajak bicara adalah pimpinan fraksi," imbuhnya.
Ade mengakui bahwa sejauh ini ada berbagai masalah yang menimpa DPR di bawah kepemimpinan Novanto. Dia berharap agar bisa segera memperbaiki rentetan persoalan itu.
"Termasuk misalnya soal disiplin anggota, termasuk soal legislasi yang kurang produktif sekarang ini, kemudian soal pengawasan yang perlu kita arahkan sebagai pengawasan yang konstruktif, kemudian soal anggaran kita harus bahas politik anggaran untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," pungkasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaDek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca SelengkapnyaDPR menyepakati jumlah dan komposisi keanggotaan Fraksi pada Komisi-Komisi dengan jumlah rata-rata, yaitu 44 dan 45 anggota pada masing-masing Komisi.
Baca SelengkapnyaAHY menceritakan kilas balik partainya yang mengalami gonjang-ganjing dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons godaan Partai Gerinda yang mengajak mereka berkoalisi.
Baca SelengkapnyaKomunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani turut mengapresiasi kerja anggota dewan, Pemerintah, hingga berbagai stakeholder
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, RAPBD 2025 lebih penting daripada polemik pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD yang tak kunjung tuntas.
Baca Selengkapnya