Follow
Jadi Plt Ketum PPP, Emron bakal pelajari setiap surat dari SDA
Merdeka.com - Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan, meski Suryadharma Ali (SDA) merupakan ketua umum partai, tetap semua surat yang dikirim akan dipelajari terlebih dahulu. Salah satunya surat undangan Majelis Islah PPP yang dikirim SDA kepadanya.
"Pak SDA mengirim surat akan kita pelajari surat beliau," kata Emron usai Mukernas PPP IV di Jakarta, Kamis (25/2).
Emron menjelaskan, posisi SDA yang sekarang berada di rutan KPK di Guntur membuat mantan menteri agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak menjalankan tugas sebagai ketum. Dia menambahkan, Mukernas PPP IV juga tidak merekomendasikan surat SDA.
-
Apa yang terjadi pada ketua KPPS? Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
-
Kenapa Ketua KPU diberhentikan? Dalam sidang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada hari ini, Rabu (3/7), Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua KPU RI.'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Bagaimana Ketua KPU diberhentikan? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (3/7) kemarin.
"Mukernas lembaga pemegang kekuasaan kedua setelah muktamar. Tidak ada sedikit pun merekomendasikan itu (surat dari SDA)," katanya.
Emron menuturkan, berdasarkan rekomendasi Mukernas, tanggung jawab partai sekarang berada padanya. Termasuk menyetujui atau tidak surat undangan Majelis Islah PPP.
"Mukernas menetapkan wakil ketua umum yang menjalankan tugas ketua umum," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menyerahkan surat tugas kepada Edy Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca Selengkapnya
Apa tanggapan kader-kader PDIP atas ledekan Megawati kepada Puan itu?
Baca Selengkapnya
Keempat anggota KPU Kabupaten Karawang itu adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan Kasum Sanjaya.
Baca Selengkapnya
Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menilai Eddy Santana tidak mengikuti putusan partai yang telah mengusung Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK sebelumnya menunda sidang etik Nurul Ghufron sembari menunggu gugatan di PTUN.
Baca Selengkapnya
Albertina memastikan, keterlibatan Ahmad Fauzi dalam dugaan pelanggaran etik ini karena sebagai pimpinan Rutan
Baca Selengkapnya
Empat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.
Baca Selengkapnya
Kasus penolakan KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memasuki babak baru
Baca Selengkapnya
Lukman Edy menjalani pemeriksaan di Gedung PBNU buntut kisruh dengan PKB.
Baca Selengkapnya
Albertina menyatakan jika sidang akan tetap berlangsung dan terbuka untuk umum.
Baca Selengkapnya
Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Buat Nota Pembelaan Buntut Bantu Mutasi ASN di Kementan
Baca Selengkapnya