Jadi tersangka KPK, Samanhudi dan Syahri Mulyo tetap didukung PDIP di Pilkada 2018

Merdeka.com - Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap anggaran tahun 2018. Keduanya saat ini tengah mencalonkan kembali di pilkada serentak 2018.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menduga penetapan status tersangka kepada keduanya politis. Partainya berjanji tetap mendukung mereka di Pilkada 2018.

"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

Dukungan ini, lanjut Hasto, tidak terlepas dari Pasal 54 dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disebutkan, partai pengusung dan koalisi tidak dapat dalam mengusulkan calon pengganti bila sudah dalam tempo 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

"Jadi kami bela, mereka mendapat legitimasi kuat, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut? Karena prosesnya betul menyolok dan tidak terlepas dari dinamika Pilkada," terang Hasto.

Diketahui, Syahri Mulyo dan Samanhudi Anwar ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap di masing-masing daerahnya. Keduanya diduga sebagai penerima imbalan dari anggaran tahun 2018.

Namun PDIP menuding, ada muatan politis dibuat rival guna menjegal langkah elektabilitas mereka yang tak terbendung.

"Jadi ada pihak tertentu yang ingin jadi wasit dalam Pilkada. Kemudian menggunakan berbagai upaya, termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," kata Hasto.

Tudingan Hasto tersebut sebelumnya sudah dibantah oleh KPK. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan tak ada unsur politis di balik penangkapan tersebut karena pihaknya bekerja sesuai bukti, dan jika ada yang keberatan silakan menyelesaikan di jalur pengadilan.

"Banyak instrumen, apakah pra peradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (11/6).

Kendati begitu, Saut menilai anggapan tersebut wajar ditujukan kepada KPK. Sebab, sambung dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

"KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," ucap dia.