Jaga keamanan Pilkada Serentak, Menko Luhut pertaruhkan jabatannya

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara rapat koordinasi nasional pelaksanaan pemantapan pilkada serentak tahun 2015 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan itu, Luhut meminta aparat penegak hukum TNI dan Polri serta institusi terkait untuk tetap menjaga berlangsungnya Pilkada Serentak dengan damai.

"Kita harus siap sukseskan Pilkada serentak," ujar Luhut di Gedung Ecovention Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Luhut yang mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam ini juga meminta TNI dan Polri untuk tidak ragu-ragu menindak tegas oknum yang berpotensi mengganggu jalannya ketertiban Pilkada Serentak.

Bahkan, Luhut berani mempertaruhkan jabatannya jika kedapatan TNI dan Polri tidak menindak pelanggar ketertiban Pilkada Serentak.

"Kita tidak boleh ragu menindak itu, saya pertaruhkan jabatan saya bila ada yang melanggar tapi tidak ditindak," tegasnya.

Kendati demikian, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengimbau kepada aparat gabungan yang akan bertugas menjaga berlangsungnya Pilkada tersebut untuk membaca, mencermati dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang ada terkait pelaksanaan dan pengamanan Pilkada.

"Pelajari peraturan yang ada dengan cermat, Kita adalah pelaksana dari PUU. Jadi apa yang ada diketentuan dilakukan dengan benar dan arif, teman-teman polisi jangan ragu dan TNI tahu dimana anda bermain dengan cantik, setiap ketentuan yang ada jangan dilanggar," tandasnya.

Seperti diketahui, selain Menko Polhukam, Luhut B Pandjaitan, nampak juga para pejabat negara lain tampak menghadiri lokasi Rakornas. Adapun diantaranya yang sudah terlihat hadir, yakni Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK, Puan Maharani, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saifule.

Selain itu, Sekretaris Militer Presiden Marsekal Muda Hadi, Pangdam Jayakarta, Mayjen Teddy Lhaksamana, Jaksa Agung HM Prasetyo, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Mulyono, Kepala Badan Interlijen Negara Sutiyoso, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul, Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua KPU Husni Kamil.