Jaga Netralitas ASN, Bawaslu Jabar Pantau Medsos Hingga Gandeng Cyber Crime

Merdeka.com - Bawaslu Jawa Barat mengawasi ketat aktivitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pemilu 2019. Alasannya, pada pelaksanaan pesta demokrasi di Jabar terbilang banyak hingga menempati posisi tiga teratas. Saking ketatnya, pemantauan akan dilakukan hingga media sosial (medsos).

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengungkapkan ASN menempati posisi yang strategis dan berpengaruh terhadap jalannya pesta demokrasi.

"Di Pilgub Jabar (2018) saja, terdapat puluhan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN, mulai pejabat pemerintahan hingga aparatur desa," katanya saat dihubungi, Rabu (5/12 ).

Menurutnya, ASN harus tahu batasan dalam Pemilu, di antaranya tidak terlibat dalam tim pemenangan, tidak mengambil tindakan atau keputusan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Hingga secara personal tidak menunjukkan sikap politik, baik secara terbuka atau melalui simbol-simbol.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Tim Cyber Crime Mabes Polri juga memantau aktivitas ASN di media sosial untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak patut dilakukan ASN, seperti memunculkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ujaran kebencian, hingga penyebaran berita bohong (hoaks).

Jika batasan-batasan tersebut dilanggar, lanjut Abdullah, ASN harus siap-siap menerima sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mulai dari sanksi pidana hingga sanksi kepegawaian. Pihaknya pun menyatakan, siap merekomendasikan sanksi kepada Komisi ASN maupun Inspektorat bagi ASN yang melanggar.

"Jadi, bagi ASN yang melakukan satu tindakan tidak netral atau memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu, maka akan terima konsekuensi yang sangat serius," katanya.

Selain itu, Abdullah berharap pemahaman pentingnya partisipasi terhadap pemilu dari kaum perempuan meningkat. Bukan hanya partisipasi dalam hal menggunakan hak pilih, tapi juga level partisipasi dalam melakukan fungsi pengawasan.

Problem besar kepemiluan adalah menghadapi politik transaksional atau politik uang. Pihaknya mengajak kaum perempuan untuk menolak praktik kotor sekaligus menemukan para pihak yang melakukannya.

"Perempuan dan organisasi organisasi perempuan yang memang memiliki satu struktur dan basis massa yang cukup besar. kita ingin bersinergi mewujudkan bahwa Pemilu ke depan yang bersih berkualitas," pungkasnya. (mdk/fik)