Jalan Terjal Demokrat akan Masuk Koalisi Jokowi

Merdeka.com - Partai Demokrat mulai menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal ini diketahui dari banyaknya kader yang menginginkan partai berlambang mercy merapat ke pemerintah.

"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," kata Waketum Demokrat Syarief Hasan, saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/8).

Keinginan Demokrat ditanggapi dingin oleh partai pendukung Jokowi-Ma’ruf. Mereka memberi sinyal penolakan jika Demokrat gabung atau masuk dalam pemerintahan Jokowi. Berikut alasan kubu Jokowi menolak Demokrat gabung koalisi Jokowi:

PDIP Sebut Sudah Terlambat

Keinginan sebagian kader Demokrat ingin gabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai terlambat oleh PDIP. Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira mengakui, Demokrat memang lebih dekat dengan Jokowi-Ma'ruf. Namun, dia menyayangkan hal tersebut baru dilakukan pasca Pilpres 2019.

Andreas melihat, Demokrat ingin mendekat ke Jokowi-Ma'ruf karena ingin mendapatkan pembagian kekuasaan.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," jelas Andreas kepada merdeka.com, Senin (12/8).

Alasan Golkar Karena Perbedaan Sikap

Partai Golkar mengaku tak masalah Demokrat gabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf, asal tidak diberi jabatan strategis di eksekutif. Alasannya, di level eksekutif perlu pengambilan keputusan yang cepat, sedangkan dalam kampanye Pilpres 2019 lalu banyak perbedaan sikap antara pendukung 01 dan 02 salah satunya konsep pembangunan infrastruktur.

Demokrat sendiri merupakan partai pengusung paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Golkar khawatir jika Demokrat duduk di kabinet akan menyulitkan di level teknis.

"Pada dasarnya, untuk memperkuat koalisi pemerintah, baik saja. Tapi bukan dalam formasi di kabinet ataupun di faksi pimpinan-pimpinan di legislatif," kata Politikus Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (12/8).

Kata NasDem

Partai NasDem menyebut Demokrat harus melewati persetujuan parpol koalisi Indonesia kerja (KIK) jika ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut NasDem semua keputusan harus diambil dari seluruh partai, bukan hanya satu partai.

"Saya kira semua harus diputuskan bersama presiden dan partai koalisi, tidak bisa hanya persetujuan oleh satu partai saja," kata Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (13/8).

PKB: Tergantung Kesepakatan Jokowi dan Demokrat

Keinginan Demokrat bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ditanggapi santai oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut PKB mengenai keinginan Demokrat bergabung tergantung kesepakatan Jokowi dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski begitu hingga saat ini belum ada pembahasan soal merapatnya Demokrat ke koalisi.

"Kalau soal bergabung atau tidak, itu kan keputusan partai yang bersangkutan ya. Pada prinsipnya, kata kuncinya kan tergantung pada kesepakatan Demokrat dengan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, di Jakarta Selasa (13/8). (mdk/has)