Jalan terjal Partai Kabah menuju islah

Merdeka.com - Pilkada serentak sudah di depan mata. Partai Politik mulai berbenah mempersiapkan strategi politik dan calon yang bakal dijagokan untuk maju sebagai kepala daerah.

Namun, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih tenggelam dalam konflik kepengurusan. Hiruk-pikuk perebutan pengakuan pemerintah membuat mereka membuang banyak waktu.

Sadar akan realitas itu, Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie meneken kesepakatan islah terbatas di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, Partai Kabah nampaknya masih perlu waktu panjang untuk mengikuti jalan yang ditempuh Golkar.

PPP kubu Romahurmuziy (Romi) menyodorkan syarat khusus jika kubu Djan Faridz ingin menempuh jalan islah. Kubu Muktamar Surabaya dilarang meminta jabatan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal.

Berikut jalan terjal bagi PPP untuk menjalin islah jelang pilkada serentak, seperti dihimpun merdeka.com, Selasa (2/6):

Minta JK jadi mediator islah

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengaku iri dengan Partai Golkar yang mendapat bantuan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk islah. Djan berharap JK juga mau menyelesaikan konflik di internal partainya."Saya sangat mengharapkan Pak JK tidak hanya turun di Golkar jadi saya mengharapkan beliau turun di PPP," kata Djan di gedung KPK, Jakarta, Senin (1/6).Tak tanggung-tanggung, Djan meminta JK untuk menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak melakukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pihaknya."Kok pak JK diam aja sih? Ayo dong islahkan saya dengan Menkum HAM. Supaya Menkum HAM saya bisa berdamai, saya sangat mengharapkan uluran tangan beliau untuk mengislahkan saya dengan Menkum HAM," ujarnya.

Romi sodorkan syarat khusus ke Djan Faridz

Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi) mengaku didesak kader di daerah untuk menggalang jalan islah dengan PPP kubu Djan Faridz. Oleh sebab itu, ia menyatakan membuka pintu ke PPP versi Muktamar Jakarta agar mau islah untuk menyongsong gelaran pilkada serentak."Saya berkeliling ke-30 provinsi, mendengar langsung tangisan mereka agar PPP islah. Islah juga untuk kebutuhan kepastian rekrutmen pilkada. Meski mereka mendaftar melalui DPW-DPD yang sah, namun secara kebatinan lebih nyaman jika tak ada persoalan," kata Romi melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/6).Namun, di balik tawaran islah tersebut, ia mengajukan satu syarat, yaitu kubu Djan Faridz tak boleh meminta posisi Ketua Umum yang dijabatnya dan posisi Sekjen yang dipegang Aunur Rofiq. Alasannya, sesuai dengan AD/ART tak ada sosok di kubu Djan Faridz yang memenuhi kriteria untuk mengisi dua posisi tersebut."Jangan-lah paksakan diri untuk menduduki jabatan yang bukan haknya. Kasihanilah konstituen partai dan ulama kita. Jangan korbankan masa depan partai ini karena menuruti ambisi pribadi," kata dia.

Kubu Romi minta Djan Faridz menyingkir

Ketua DPP PPP Bidang OKK, Isa Muchsin mengatakan, pembicaraan soal islah terbatas antara dua kubu PPP terus dilakukan. Selain itu, konsolidasi partai terus dilakukan agar mesin politik bisa berjalan. Bahkan, di tingkat bawah proses islah sudah berlangsung. Dia mencontohkan DPW-DPW yang awalnya ikut Muktamar Jakarta sudah bersedia patuh di bawah kepemimpinan Romahurmuziy."Misalnya DPW Bali, Jateng, Lampung mereka ikut Muktamar Jakarta. Tapi mereka sudah menggelar muswil yang dibuka langsung oleh Romahurmuziy. Ini artinya selesai," kata Isa Muchsin dalam keterangan persnya, Senin (1/6).Isa menegaskan, hasil muktamar Jakarta yang memilih Djan Faridz sebagai ketua umum tidak memiliki legalitas hukum karena tidak disahkan Menteri Hukum dan HAM. Menurut dia, yang memiliki SK Menkum HAM adalah hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Bandung sudah pernah memiliki SK. Jadi, alternatif islah yang akan dibahas adalah antara hasil Muktamar Surabaya (ketum Romahurmuziy) dengan Muktamar Bandung (ketum Suryadarma Ali)."Alternatifnya adalah menggabungkan kepengurusan hasil Muktamar PPP di Bandung yang DPP-nya dipimpin SDA dengan hasil muktamar Surabaya yang DPP-nya dipimpin oleh Romi. Tidak ada urusan dengan Djan Faridz," katanya.

Rapimnas PPP Muktamar Jakarta tak bahas islah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak membahas islah antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy pada Senin (1/6) malam ini. Partai berlambang Kabah itu hanya mengadakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) bersama seluruh pengurus daerah."Tak ada islah, hanya rapimnas saja," kata salah satu pengurus DPD Papua yang engga mau disebutkan namanya di Kediaman Ketum PPP versi muktamar Jakarta Djan Faridz, Jalan Talang, Jakarta, Senin (1/6).Sementara Waksejend PPP kubu Romi, Ahmad Baidowi membantah telah ada islah antara Djan Fariz dan Romahurmuziy pada malam ini. Sebab, mereka tak menerima undangan islah tersebut."Nggak ada islah malam ini, mungkin itu rapimnas islah mereka (kubu Djan Faridz), kalau islah diantara mereka namanya jeruk makan jeruk. Islah dua pihak bukan satu pihak," kata pria disapa Awi ini. (mdk/efd)