Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JAMAN: Jangan jadikan isu reshuffle ajang politik fitnah

JAMAN: Jangan jadikan isu reshuffle ajang politik fitnah Menteri Kabinet Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mengingatkan agar isu perombakan kabinet (reshuffle) tidak dibiarkan terlalu lama mengambang. Hal ini karena itu akan berdampak buruk dan dapat merusak tatanan yang ada.

"terlalu lama biarkan isu reshuffle mengambang, tidak bagus itu, dampaknya tidak baik dan merusak," kata Ketua Umum JAMAN Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/8).

Isu reshuffle yang dibiarkan mengambang, menurutnya, hanya akan menjadi ajang politik kotor seperti adu domba, fitnah, dan menggunakan berbagai macam cara agar dapat masuk dalam kabinet.

"Politik adu domba, fitnah, halalkan segala cara, sikut-sikutan untuk masuk kabinet tidak baik untuk demokrasi kita. Masalahnya isu reshuffle yang terlalu lama mengambang membuka lebar peluang untuk itu," tutur Iwan.

Iwan menyebut, sejumlah menteri sudah menjadi korban. Ia mencontohlan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah beberapa kali menjadi korban politik kotor di tengah isu reshuffle.

Padahal, tambahnya, Menteri ESDM saat ini sedang sekuat tenaga dalam melaksanakan visi Presiden Joko Widodo di bidang energi dan sumber daya mineral.

"Pak Jonan all out menjalankan visi Presiden terkait energi, seperti BBM satu harga, elektrifikasi kawasan terpencil dan terluar, negosiasi dengan Freeport dan mendorong sektor energi lebih efisien," lanjut Iwan.

Iwan menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dan ia yakin dalam melakukan perombakan kabinet, Presiden Jokowi bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga membawa manfaat besar bagi kepentingan bangsa dan negara.

Baginya, reshuffle merupakan salah satu jalan untuk mencapai program perjuangan yang sudah digariskan, yakni Trisakti dan Nawacita, untuk mewujudkan kemandirian nasional.

"Sudah -on the right track- untuk perjalanan Pembangunan saat ini, jangan sampai rusak bahkan hancur karena politik fitnah," tutup Iwan. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud Minta Peserta Pemilu 2024 Hindari Kampanye Negatif dan Politik Identitas
Mahfud Minta Peserta Pemilu 2024 Hindari Kampanye Negatif dan Politik Identitas

Dia berkata, agar proses dan hasil Pemilu benar-benar demokratis, maka harus dilaksanakan secara bermartabat sesuai nilai, etika, dan aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024

Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta

'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi

Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
ICMI Kritik Aturan Menteri dan Walikota Kampanye Pemilu Tak Harus Mundur
ICMI Kritik Aturan Menteri dan Walikota Kampanye Pemilu Tak Harus Mundur

Pemerintah mengeluarkan aturan menteri dan walikota yang maju Pemilu tak harus mundur dari jabatan. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Menteri dan Kepala Daerah Tak Wajib Mundur saat Ikut Pilpres Berisiko Penyalahgunaan Kekuasaan
Ganjar: Menteri dan Kepala Daerah Tak Wajib Mundur saat Ikut Pilpres Berisiko Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut Ganjar, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil berpotensi tidak terealisasi.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Tugas Manusia Berkontestasi, Tapi Jangan Berburu Jabatan
Mahfud MD: Tugas Manusia Berkontestasi, Tapi Jangan Berburu Jabatan

Menko Polhukam Mahfud MD, menyindir orang-orang yang kerap berburu jabatan.

Baca Selengkapnya
Jika Capres hingga Caleg Dilaporkan, Jaksa Agung Minta Anak Buah Periksa Setelah Pemilu Usai
Jika Capres hingga Caleg Dilaporkan, Jaksa Agung Minta Anak Buah Periksa Setelah Pemilu Usai

Menjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta RUU DJK Dikawal Cegah Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Akal-akan Baru untuk Ikut Cawe-Cawe
Mahfud Minta RUU DJK Dikawal Cegah Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Akal-akan Baru untuk Ikut Cawe-Cawe

Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ

Baca Selengkapnya
Akun X Kemhan Diretas Tulis Tagar Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Ganjar
Akun X Kemhan Diretas Tulis Tagar Prabowo-Gibran, Begini Reaksi Ganjar

Akun X Kemhan diretas menuliskan tagar Prabowo-Gibran2024

Baca Selengkapnya