'Jangan rusak institusi TNI/Polri dengan masuk pusaran politik praktis'
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mendukung permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar TNI, Polri, dan BIN netral saat Pilkada 2018.
"Saya setuju pak SBY, bahwa TNI/ Polri, termasuk BIN harus netral di Pilkada, tidak menjadi alat politik pasangan calon, tidak menjadi mesin pemenangan politik pasangan calon," ujar Viva Yoga melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/6).
Menurutnya, politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Artinya, kata Viva Yoga, politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
"Karena menurut UU TNI, UU Polri, dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa TNI/Polri tidak menggunakan hak politiknya. Makanya TNI/Polri tidak boleh main politik praktis dengan menjadi tim sukses pasangan calon," papar dia.
Viva Yoga menegaskan, TNI/Polri harus bebas dari kepentingan proses politik elektoral. TNI/Polri harus kembali pada tugas pokok menjaga kedaulatan, keamanan negara, dan mengayomi, serta menciptakan ketertiban masyarakat.
"Jangan rusak institusi TNI/Polri masuk pada pusaran politik praktis. TNI/Polri harus berada di atas semua golongan yang berkontestasi politik," jelas Viva Yoga.
Sebelumnya, mantan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah, BIN, Polri, dan TNI bersikap netral.
Hal ini perlu menurutnya dilakukan agar pemerintah menjadi contoh dalam kejujuran dan keadilan dalam kompetisi politik.
"Saya juga berharap rakyat berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan. Biarlah rakyat menggunakan haknya untuk memilih siapa pun yang disukai diyakini bisa memimpin," terang SBY.
Reporter: Devira PrastiwiSumber:Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Brigjen TNI FX. Giyono saat pembekalan kepada prajurit TNI di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaDdengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting.
Baca SelengkapnyaTito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca SelengkapnyaTNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaKapolres Rohil AKBP Andrian menegaskan kalau TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaSaleh menjelaskan, polisi di Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Baca Selengkapnya"TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung," pesan Yudo.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut Panglima Yudo, kuncinya TNI harus kuat dan tak mudah terpecah-pecah.
Baca Selengkapnya