Janji duit triliunan calon kepala daerah di Pilgub Jabar dan Jatim

Merdeka.com - 171 Daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah di Pilkada serentak 2018. Sudah tentu, untuk memenangkan pertarungan, para calon kepala daerah akan mengumbar janji manis bagi para pemilihnya. Tak jarang, janji yang diumbar saat jadi calon tak terealisasi ketika sang kepala daerah sudah duduk manis di tahta kekuasaan.

Pilgub Jatim misalnya, meski belum masa kampanye, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan lawannya Khofifah Indar Parawansa sudah umbar janji. Gus Ipul janjikan kebijakan unggulan untuk Pulau Madura sebesar Rp 1 triliun.

Khofifah tak mau kalah, akan menjanjikan nilai uang lebih besar lagi yakni Rp 1,6 triliun. Menurut mantan Mensos itu, Rp 1 triliun tak cukup untuk membangun Madura.

Umbar janji duit triliun tak cuma terjadi di Pilgub Jatim. Jawa Barat pun demikian. Pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan misalnya. Pasangan ini ingin gelontorkan dana Rp 1 triliun kepada seluruh pesantren yang ada di Jabar tiap tahun.

Fenomena janji duit APBD ini disoroti Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan. Menurut dia, janji triliunan rupiah duit rakyat itu tak semudah membalikan telapak tangan ketika pada calon kepala daerah itu terpilih.

Firman mengingatkan, kepala daerah harus rasional dalam mengumbar janji, terutama soal pos anggaran di APBD, apakah ada, dana sebesar itu alokasinya dari mana. Selain itu, dia juga menyoroti program triliunan tersebut. Apakah dalam bentuk uang cash atau program pembangunan.

"Pada akhirnya kan memang pemilih nantinya punya rasionalitas, tidak mudah termakan dengan bantuan yang misalnya tunai besar, tapi lebih kepada program, seharusnya lebih rasional dan realistis. Tidak cuma bicara besaran dana tpai kemudian bicara program, konkret enggak program itu," kata Firman saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (9/2) malam.

Gus Ipul luncurkan program Rp1 Triliun untuk Madura ©2018 Merdeka.com

Firman menyoroti janji Tb Hasanuddin yang ingin berikan Rp 1 triliun kepada pesantren di Jabar. Harusnya, kata dia, janji tersebut lebih spesifik. Sehingga tidak terlihat hanya sekadar gelontorkan uang saja.

Pasangan Hasanuddin dan Anton menyebutkan, sekitar 12 ribu pesantren ada di Jabar. Uang Rp 1 triliun akan diambil dari APBD. Ulama, kiai dan ustaz telah diminta pertimbangan terkait program ini.

"Misalnya bicara satu triliun untuk pesantren, harusnya di-breakdown, bantuan untuk apa, kandidat tak hanya bicara di angka besar, tapi tidak berikan penjelasan konkret bentuk bantuan lalu dialokasi untuk apa, kalau seperti itu kurang efektif," kata Firman.

Realitanya, kata Firman, janji kampanye tak mudah dilakukan saat berkuasa. Dia memberikan contoh, saat Pilwalkot Bandung tahun 2013. Ridwan Kamil menjanjikan tiap RW mendapatkan duit Rp 100 juta. Kenyataannya tak semudah itu.

Khofifah ©2018 Merdeka.com

Menurut Firman, Ridwan Kamil kesulitan di tahun pertama untuk menunaikan janji tersebut. Meskipun pada akhirnya terealisasi. Tapi, itupun dalam bentuk program, bukan gelontoran uang Rp 100 juta.

"Proses pengalokasian uang juga perlu dipikirkan, uang bukan dikendalikan penuh gubernur terplih, tapi APBD diajukan dulu ke DPRD, apakah disetujui. Kalau disetujuijuga harus meminta persetujuan pemerintah pusat. Itu harus dipahami pasangan termasuk pemilih. Jadi jangan berpikir ada dana di daerah bisa dimanfaatkan dengan mudah, inikan keuangan negara, itu ada pertanggung jawaban," jelas Firman.