Jawaban Jokowi Jika Dicecar Penyelesaian HAM dalam Debat Capres

Merdeka.com - Penasehat debat bidang hukum, HAM, korupsi dan terorisme capres 01, Yusril Ihza Mahenda memastikan isu HAM bukan menjadi kendala inkumben Joko Widodo (Jokowi). Sebab, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, tidak ada pelanggaran HAM berat. Jokowi juga dinilai sudah menerapkan keadilan dan kepastian hukum.

"Pada masa pak Jokowi itu tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu tidak ada, tidak terjadi," kata Yusril usai pemantapan debat di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).

Terkait penagihan penyelesaian kasus HAM masa lalu, Yusril memiliki jawabannya. Menurutnya, tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada Jokowi.

Yusril mengatakan, kasus HAM masa lalu itu harus diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Dia berkata demikian karena memahami UU Pengadilan HAM, selaku penyusunnya.

"Jadi kalau kasus-kasus HAM itu terjadi di masa lalu, itu kan harus diadili oleh pengadilan ham ad hoc, dan pengadilan ham ad hoc itu harus dimulai dengan pembentukan tim pencari fakta oleh DPR, usulan oleh DPR," jelas Ketum PBB itu.

Yusril menuturkan, setelah tim pencari fakta dibentuk harus menyampaikan hasilnya kepada Kejaksaan Agung. Kemudian bakal menyerahkan kembali ke DPR, yang akan diteruskan ke presiden.

Namun, tidak ada inisiatif oleh DPR dalam empat tahun pemerintahan Jokowi. Yusril menyebut masalah penyelesaian HAM masa lalu terkendala teknis hukum.

"Jadi kalau tidak ada usulan itu, presiden pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti itu keadaannya," ungkapnya.