Jelang 17 April, Bawaslu Sebar Petugas Patroli Daerah Rawan Serangan Fajar
Merdeka.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afiffudin mengatakan, indeks kerawanan politik uang masih sangat tinggi jelang 13 hari masa pencoblosan. Pencoblosan akan digelar 17 April 2019 mendatang.
"Dalam setiap kerawanan indeks kita, politik uang menjadi kerawanan tertinggi selain situasi di hari H," kata Afiffudin saat dikonfirmasi, Kamis (4/4).
Terlebih, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap atau melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada salah satu peserta pemilu.
-
Bagaimana cara tinta pemilu mencegah kecurangan? Tinta pemilu digunakan untuk memberikan tanda khusus pada jari pemilih yang telah memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini bertujuan untuk mencegah pemilih melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
"Apa yang terjadi beberapa hari terakhir, OTT yang katanya untuk serangan fajar ini pengingat untuk memperhatikan potensi kerawanan politik uang," ujarnya.
Oleh karena itu, nantinya Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan pada saat masa tenang. Patroli khususnya dilakukan agar tak adanya politik uang seperti adanya serangan fajar, yang mana dapat berujung pada pidana.
"Dari sisi pencegahan, karena juga menjadi kewenangan kami, kami akan melakukan patroli pengawasan di masa tenang yang salah satu fokus mencegah terjadi politik uang, memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih karena dampaknya pidana dan kualitas proses pemilu kita," ungkapnya.
"Nanti akan ada secara serentak kami meminta jajaran melakukan patroli pengawasan salah satu fokus menolak dan melawan politik uang yang biasanya dipetakan mempunyai titik rawan tinggi disaat masa tenang," sambungnya.
Ia pun menegaskan, tak segan-segan pihaknya akan mencoret peserta pemilu jika memang terbukti melakukan politik uang. Hal itu dilakukan agar masyarakat tak dituntut untuk mencoblos satu peserta pemilu.
"Kalau penindakan, ada 9 kasus inckrah orang melakukan politik uang yang kemudian setelah diputus bersalah inckrah KPU mencoret yang bersangkutan dari daftar caleg," tegasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca SelengkapnyaPatroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.
Baca Selengkapnya'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.
Baca SelengkapnyaDalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty meminta kepada jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk masa tenang.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Baca SelengkapnyaFokus utama kepolisian yakni memberikan pesan dan imbauan kepada komunitas kebugaran atau tempat fitnes.
Baca Selengkapnya