Jelang paripurna RUU Pemilu, anggota F-Gerindra dilarang keluar kota

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan seluruh anggota fraksi partai tidak diperbolehkan pergi ke luar Jakarta dalam 2 hari ke depan. Instruksi ini terkait dengan pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu yang akan dilakukan di rapat paripurna, pada Kamis (20/7) mendatang.

Pengambilan keputusan 5 isu krusial mengalami tarik ulur di antara fraksi-fraksi partai. Sebab, 5 partai pendukung pemerintah, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP dan PKB menyatakan mendukung paket A. Sementara, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN memilih B.

Mekanisme pengambilan keputusan kemungkinan akan dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah dan voting.

"Enggak boleh ada yang keluar Jakarta, semuanya 72 (jumlah anggota Gerindra)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Lebih lanjut, Fraksi Partai Gerindra juga tetap konsisten mendukung ambang batas pencalonan Presiden 0 persen. Dengan angka 0 persen itu, setiap partai memiliki hak untuk mencalonkan sendiri presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019.

"RUU pemilu Fraksi Gerindra tetap pada pendirian semula, titik krusial tinggal threshold presiden, kita ingin treshold presiden 0 persen. Setiap parpol peserta pemilu boleh mencalonkan Presiden dan Wapres sebagaimana Pasal 6A UUD 1945. Jadi itu," tegasnya.

Sikap Gerindra dan 3 fraksi lain itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Pemilu 2019 digelar secara serentak. Dengan adanya keserentakan itu, Muzani mengklaim penerapan ambang batas tidak lagi berlaku.

"Kata serentak berarti menghapus threshold karena hasil pemilu 2014 sudah dipakai di pemilu 2014, di mana diusung dua pasangan capres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla," pungkasnya. (mdk/bal)