Jelang Pemilu 2019, kecurigaan pada pihak KPU cukup tinggi
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku penyelenggara pemilu mengakui sering mendapatkan kritikan dari masyarakat karena sering kedapatan menerima suap dari calon yang bakal ikut Pemilu. Hal tersebut diakui oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi yang berkali-kali pihak berwajib kedapatan anggota KPU atau Bawaslu menerima uang suap agar mendapatkan suara.
"Saya tahu kecurigaan pada KPU masih cukup tinggi. Tetapi saya tahu bahwa ini memang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman pada pemilu-pemilu yang telah berkali-kali terjadi," kata Pramono saat diskusi "Kredibilitas, Integritas, dan Netralitas KPU/KPUD dalam Pilkada/Pileg/Pilpres" di Jakarta, Senin (19/3).
Dia mengakui banyak anggota KPU yang tidak netral, jujur, dan terciduk menerima uang agar mengubah suara. Dan setelah itu anggota tersebut dipecat oleh dewan kehormatan.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
"Kalau lihat data di dewan kehormatan penyelenggara pemilu itu banyak juga yang dipecat. sudah ada mekanismenya yang memastikan kalau KPU tidak jujur, ubah suara, terima duit itu pasti ketahuan," kata Pramono.
Dia pun menegaskan pihaknya akan memperbaiki agar tidak terjadi kejadian suap antar anggota KPU dan para calon. Salah satunya, pihak KPU kali ini sering melakukan evaluasi dibeberapa KPUD.
"Jadi temen-temen di daerah enggak bisa ambil kebijakan sendiri tanpa ada laporan ke KPU RI. Ketika ada potensi di daerah pasti langsung kita koreksi," lanjut Pramono.
Kemudian dia juga mencontohkan kasus yang telah terjadi di KPUD Kabupaten Garut yang ditangkap oleh pihak yang kepolisian. Pramono menjelaskan pihak KPU pun langsung memecat anggota KPUD.
"Tapi langkah tegas yang kita ambil untuk kasus garut langsung kita berhentikan untuk telusuri dan langsung diberi surat pemberhentian sementara karena untuk diberhentikan tetap ada prosedurnya di DKPP. Dia tidak boleh ikut pengambilan keputusan apa pun," kata Pramono.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaPengalaman sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), banyak ditemukan banyak pembelian suara di TPS hingga anggota KPU dibayar
Baca SelengkapnyaTersangka HBR (49) merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonogiri Kota.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaSebagian besar aduan yang masuk didominasi tentang rekrutmen penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan potensi kecurangan PPLN di Malaysia
Baca SelengkapnyaKPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud mengungkap fakta bahwa Pemilu biasanya diwarnai kecurangan.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menjelaskan modus kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak surat suara menggunakan paku di sisi meja saat perhitungan surat suara.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca Selengkapnya