Jelang Pencoblosan, Gubernur Bali Beri 3 Imbauan ke Warga Untuk Sukseskan Pemilu

Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster memberikan 3 imbauan jelang pencoblosan Pemilu Serentak 2019 (17/4) mendatang. Pertama, dia mengimbau agar masyarakat Bali turut menyukseskan Pemilu tahun ini.

Imbauan itu disampaikan saat menggelar konferensi pers terkait pemilu. Koster didampingi Ketua PHDI Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana dan Ketua MUDP Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, bertempat di Jaya Saba, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (4/4).

"Pertama, kami mengajak masyarakat Bali secara bersama-sama menyukseskan pemilu serentak tahun 2019, dengan menciptakan situasi yang kondusif, aman, nyaman dan damai sesuai dengan imbauan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Koster.

Kemudian, dia mengajak masyarakat menjaga nama baik Bali di hadapan masyarakat nasional maupun internasional dengan datang ke TPS. Sebagai pulau yang memiliki peradaban dengan jumlah tinggi serta sebagai destinasi wisata dunia.

"Yang kedua, agar masyarakat Bali menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Dengan berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing," ujarnya.

"Untuk memilih pemimpin bangsa, yaitu Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Rakyat DPD, DPR dan DPRD yang berkomitmen kuat untuk menegakkan ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika," sambungannya.

Selain itu, kata dia, bagi instansi Pemerintah, Perusahaan dan Lembaga Swasta lainnya untuk ikut mendukung, mendorong dan memberikan kesempatan kepada karyawan agar melaksanakan hak pilihnya di TPS.

"Tiga imbauan ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai masyarakat Bali dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air," ujarnya.

Dia menjelaskan imbauan tersebut karena adanya hoaks agar masyarakat merasa terancam datang ke TPS. "Karena ada hoaks ada juga selintingan di pinggiran agar masyarakat ini merasa terancam. Sehingga takut, menggunakan hak pilihnya. Pergi keluar daerah atau bahkan keluar negeri sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Saya kira di dalam proses berdemokrasi kurang sehat dan ini bagian daripada disiplin sebagai warga negara," ujarnya.

Menurutnya, menggunakan hak pilih adalah kewajiban warga negara untuk menyuarakan pilihan politiknya. Dan negara sudah memberikan kesempatan.

"KPU sudah menyelenggarakan proses dengan mekanismenya dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira, kalau sampai masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya tentu akan sangat merugikan kepentingan nasional kita," ungkapnya.

Koster juga meluruskan, imbauan tersebut bukan karena maraknya isu golput yang membuat masyarakat risau. Tapi tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat Bali untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

"Kalau waktu Pilgub yang dulu angka partisipasinya itu 72 persen. Kita berharap agar di Bali itu tingkat kehadiran partisipasinya dan suara sah-nya itu bisa mencapai 80 persen. Itu harapan kita," ungkapnya.

"Sehingga, dengan demikian jumlah pemilih di Bali yang mencapai 3.100.000 lebih itu. Saya kira akan betul-betul bermanfaat untuk menentukan pilihan di dalam kepemimpinan nasional dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.