PKS soal peluang tetap bersama Prabowo: Tunggu tanggal main berikutnya
Merdeka.com - Partai Demokrat dan Partai Gerindra terlihat kian intens membangun komunikasi politik jelang pendaftaran capres dan cawapres di Pilpres 2019 pada awal Agustus nanti. Ketum Demokrat SBY dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu pada Selasa (23/7) malam nanti.
Demokrat tegas sejak awal menyorongkan kadernya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres Prabowo. Syarat ini pun membuat koalisi Prabowo semakin dinamis. Sebab, rekan koalisinya yakni PKS juga menyodorkan Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Aljufrie. Begitu juga PAN, menyodorkan nama Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa hingga Amien Rais.
Dari sisi kekuatan kursi di DPR, Demokrat mnejadi partai yang memiliki jumlah paling banyak yakni 61 kursi. Sementara PKS 40 kursi dan PAN mendapatkan 48 kursi DPR. Jika dari proporsi ini, Demokrat yang berhak meraih posisi cawapres.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Apa saja tahapan pemilu 2024? Tahapan pemilu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara. Dilansir dari kendalkab.go.id, tahapan pemilu 2024 sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
-
Bagaimana tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai? Proses ini telah dimulai pada 14 Juni 2022, 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
-
Kenapa sengketa Pilpres 2024 dianggap kompleks? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
Namun hingga hari ini, sikap PKS tetap menyodorkan kadernya untuk menjadi cawapres Prabowo. Dia kukuh tak ingin merubah pendirian untuk mendapatkan posisi kursi cawapres tersebut.
"Semuanya bisa dikomunikasikan. PKS punya kewajiban perjuangkan kadernya," kata Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/7) malam.
Hakim menilai wajar saja jika Demokrat juga ngotot dengan sosok AHY untuk jadi cawapresnya. Termasuk dengan alasan bahwa AHY memiliki elektabilitas Cawapres paling tinggi dibanding yang lainnya.
Tapi Hakim menekankan, PKS juga akan terus berjuang. Malah, tidak menutup kemungkinan jika PKS berpaling dari koalisi Gerindra jika kadernya tak dipilih menjadi calon wakil presiden.
Hakim akui, memang PKS dan Demokrat juga sedang menjalin komunikasi. Tapi masih terlalu jauh, tidak sedekat antara PKS dan Gerindra.
"Dengan Demokrat masih perlu dilanjutkan untuk hal-hal terkait capres dan cawapres," singkat Hakim.
Melihat peluang PKS akan berpaling dari Prabowo, Hakim tak membantah. Dia menekankan, hal tersebut bisa saja terjadi. Tergantung perkembangan yang ada.
"Kita ikuti saja prosesnya. Saatnya kami jawab," kata Hakim lagi.
Menurut dia, saat ini dinamika politik jelang pendaftaran capres cawapres di KPU pada 4 Agustus nanti sangat dinamis. Terlebih masih ada yang melakukan gugatan terhadap aturan presidential threshold di UU Pemilu.
Dia yakin, jika ambang batas capres 20 persen dihapuskan, maka akan banyak poros yang terbentuk. Tak hanya koalisi Jokowi dan Prabowo saja.
Tapi, Hakim menggaris bawahi bahwa sikap PKS saat ini memprioritaskan koalisi bersama Prabowo dan Gerindra. Namun tak menutup kemungkinan bila ada peluang lain yang lebih baik untuk membentuk poros lain.
"Tunggu tanggal main berikutnya. Dinamika politik sangat-sangat dinamis," terang dia.
Mengenai sosok AHY, apakah lebih baik dari jagonya yakni Aher dan Salim Segaf, PKS tak mau mengomentari. Menurut dia, setiap parpol berhak mengajukan para kader terbaiknya dalam Pilpres 2019.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapimnas Gerindra menempatkan Prabowo menjadi calon presiden.
Baca SelengkapnyaOleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.
Baca SelengkapnyaKPU memiliki dua opsi perubahan masa pendaftaran Capres dan Cawapres
Baca SelengkapnyaPrabowo tak banyak komentar soal bagaimana keputusan MK nanti. Dia hanya menunggu hasilnya.
Baca SelengkapnyaBakal calon presiden Ganjar Pranowo irit bicara soal wacana dirinya diduetkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGrace menyampaikan bahwa PSI masih menjalin komunikasi dengan calon presiden 2024
Baca SelengkapnyaPPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPKB menyebut, jika cawapres menjadi faktor penentu pendongkrak elektabilitas capres.
Baca SelengkapnyaPKB dan PDIP sudah punya pengalaman berkoalisi sejak bertahun-tahun. Sedangkan PKB bersama Gerindra merupakan barang yang baru.
Baca SelengkapnyaKaesang mengatakan, arah dukungan PSI tak berkaitan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaPSI Mesra dengan Prabowo, PPP: Tanya PDIP, Selama Ini Diajak Komunikasi atau Tidak?
Baca Selengkapnya