Follow
Jelang Pilkada 2018, Polri bentuk Satgas Nusantara blokir akun anonim di Medsos
Merdeka.com - Menyambut Pilkada Serentak 2018, Mabes Polri membentuk Satgas Nusantara. Satgas ini bertugas untuk untuk mengeliminasi akun media sosial yang menggunakan isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Kalau dia (akun medsos) misalnya anonim kita blokir. Sudah disampaikan ke Kominfo, kalau bisa kita selidiki langsung, kita selidiki supaya dampaknya tidak meluas. Segera diblokir, dilakukan penindakan," kata Direktur cyber crime Mabes Polri Brigjen Polisi Fadhil Imran seusai mengisi diskusi bertajuk 'Melawan hoax dengan budaya literasi dan bermedia sosial yang sehat' di DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
Ia menambahkan, Satgas Nusantara ini juga bertugas untuk mendinginkan suasana dengan cara melakukan edukasi, literasi digital di dunia internet maupun di dunia nyata. Pada saat-saat tertentu, Satgas Nusantara memberikan penyuluhan terkait penggunaan media sosial.
-
Bagaimana Polisi Pekanbaru melibatkan admin medsos untuk cegah hoax? Polresta Pekanbaru mengambil langkah inovatif dengan melibatkan admin media sosial publik dalam upaya mencegah hoaks dan isu sara selama Pemilu 2024.Kolaborasi ini terwujud dalam diskusi santai antara Satreskrim Polresta Pekanbaru, dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan sejumlah admin media sosial di salah satu kafe di Pekanbaru.
-
Kenapa Polisi Pekanbaru mengajak admin medsos untuk bersinergi? Pentingnya kolaborasi ini dalam menyebarkan informasi positif terkait Pemilu.'Kami meminta agar setiap informasi diverifikasi dengan cermat sebelum diposting, guna menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat menjelang Pemilu,' kata Bery.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa saja yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian yang transparan dan adil terhadap sejumlah sengketa Pemilu.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
Fadhil menjelaskan, Satgas Nusantara diisi oleh satgas penegakkan hukum dan patroli siber. Satgas tersebut dibentuk setelah melihat fenomena Pilkada Serentak yang kerap menggunakan akun anonim untuk menyerang lawan politik dengan isu primordialisme.
"Sebagaimana kita ketahui, rangkaian Pilkada ini kan semua paslon pastikan akan menggunakan mesin-mesin politik untuk memanaskan," ujar dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kominfo telah memblokir akun-akun yang terindikasi menyebar paham radikalisme.
Baca Selengkapnya
Nasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca Selengkapnya
Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti
Baca Selengkapnya
Menpan RB Azwar Anas menegaskan, ASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Para admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca Selengkapnya
Polisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pengecekan ponsel untuk melihat apakah ada personel Polres Inhu yang ikut mempromosikan calon-calon tertentu atau tidak.
Baca Selengkapnya
Pada hari jadi Korps Bhayangkara tahun ini juga bertujuan untuk melakukan cooling system jelang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya
Menkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca Selengkapnya
Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Propam melakukan pengecekan secara random atau acak.
Baca Selengkapnya