Jelang Pilkada Serentak 2020, Kesehatan dan Honor Petugas Pemilu Jadi Sorotan

Merdeka.com - Pemilu 2019 menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pasalnya, dalam coblosan Pileg dan Pilpres yang digelar bersamaan tersebut, ratusan petugas pemilu di berbagai penjuru tanah air meninggal akibat kelelahan karena beban kerja yang terlampau berat.

Kasus ini pula yang diantisipasi oleh beberapa KPU di daerah. Salah satunya adalah KPU Situbondo, Jawa Timur yang pada tahun 2020 mendatang akan menggelar Pilkada bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Indonesia.

"Makanya kita sudah antisipasi dengan melibatkan petugas dari Puskesmas di seluruh Kabupaten Situbondo, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)," ujar Ketua KPU Situbondo, Marwoto.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan, sebagai antisipasi atas beban kerja yang terlalu padat dan berat. Pada Pemilu 2019 yang digelar pada bulan April lalu, tercatat dua orang petugas KPPS di Situbondo meninggal dunia diduga kelelahan.

"Tahun depan, petugas KPPS saat akan melaksanakan tugasnya menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat," tegas Marwoto.

Di tingkat nasional, lanjut Marwoto, KPU RI juga sudah berupaya meningkatkan apresiasi kepada petugas pemilu di lapangan. "Sedang diusahakan kenaikan honor untuk petugas ad hoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga KPPS. Semoga bisa naik dua kali lipat dari sebelumnya," papar Marwoto.

Sebelumnya, honor KPPS mencapai Rp500 ribu, dan akan dinaikkan menjadi Rp1 juta.

Agar usul kenaikan honor tersebut terlaksana, KPU sudah menyusun rencana utama dan alternatif, untuk diajukan ke masing-masing pemerintah daerah. Rencana awalnya, merupakan rencana anggaran belanja Pilkada 2020 sesuai dengan rencana kesepakatan KPU Provinsi Jawa Timur, senilai Rp35,9 Miliar. Jika tidak tercapai, KPU akan berencana menaikkan honor ad hoc senilai Rp52,1 Miliar.

"Jadi ketika rencana kedua ini disetujui, kita gak usah sibuk buat rencana pengajuan anggaran Pilkada lagi," ujarnya.

Sesuai dengan nota pembuatan dana hibah antara KPU dan pemerintah daerah setempat, tanggal 1 Oktober 2019, pihaknya bersama pemerintah daerah harus menandatangani kesepakatan bersama terkait dana yang akan dikucurkan pemda, pada Pilkada 2020.

"Saat ini perangkat DPRD belum lengkap. Maka belum ada pembahasan dengan badan anggaran. Semoga saja, kesepakatan bersama bisa ditandatangani sesuai tahapan, yaitu pada 1 Oktober mendatang," pungkasnya.