Jelang pilkada serentak, KPU diminta tegas kepada petugas di daerah

Merdeka.com - Politikus Partai Golongan Karya, Andi Sinulingga masih meragukan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan kepala daerah serentak yang sedianya mulai dilaksanakan pada Desember mendatang. Andi menilai dari data yang diperoleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih banyak petugas KPI di daerah yang melakukan pelanggaran, salah satunya kode etik.

"DKPP sudah banyak melakukan pemecatan terhadap oknum KPU itu. Ini harus diselesaikan dengan cepat," kata Andi dalam diskusi bertema 'Siapkah Pilkada Serentak?' di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3).

Andi mendesak KPU Pusat menyeleksi ketat penyelenggara Pilkada di daerah. Sebab, fenomena oknum KPU nakal sangat terlihat secara terang di daerah pelosok. Kendati begitu Andi mendukung pelaksanaan Pilkada serentak.

"Kalau ricuh di tiga daerah mungkin bisa diatasi, tapi kalau hampir seluruh daerah ricuh itu sangat bahaya. KPU harus netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak," tandasnya.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014, DKPP memecat 165 penyelenggara pemilu, baik dari kalangan KPU maupun Bawaslu. Catatan buruk itu merupakan sebagian kecil dari total penyelenggara Pemilu 2014 yang diadukan ke DKPP.

Dalam tahun tersebut, DKPP menerima 740 pengaduan kode etik terkait pileg dan pilpres. Seluruhnya berisi 3.960 nama penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di level pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Berdasarkan data DKPP ada 3.261 penyelenggara pemilu di bawah KPU yang dilaporkan pascapileg, sedangkan pascapilpres hanya 99 orang. Anggota Bawaslu yang dilaporkan selama pileg dan pilpres tercatat 600 orang, mulai level pusat hingga TPS.