Jelang Pilkada Solo, Bawaslu Mulai Aktifkan Panwascam dan Panwaskel
Merdeka.com - Tahapan Pilkada serentak Kota Solo 2020 akan dimulai pertengahan bulan ini. Diantaranya verifikasi faktual terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan yang dimulai 24 Juni mendatang.
Untuk keperluan tersebut, Bawaslu Kota Solo mulai mengaktifkan Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) dan panitia pengawas kelurahan, setelah nonaktif selama 2 bulan sejak April lalu.
"Mulai hari ini Panwascam dan Panwaskel kita aktifkan kembali. Karena akan ada tahapan Pilkada 2020 yang dimulai pertengahan bulan ini," ujar Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono, Minggu (14/6).
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Kapan pilkada di Jawa Tengah akan digelar? Selain pemilihan presiden serta wakil rakyat pada April kemarin, ada pemilihan kepala daerah yang digelar pada November mendatang.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Bagaimana proses Pilkada Serentak 2024? Berikut adalah jadwal Pilkada Serentak 2024 dan tahapannya: Jadwal Pilkada Serentak 2024 Sebagaimana terlampir dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal Pilkada 2024 adalah sebagai berikut: Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024 Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024 Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
Menurut Budi, pengaktifan tersebut dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi secara daring dengan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah, Sabtu malam.
Untuk Jawa Tengah, lanjut Budi, Kabupaten Purworejo dan Kota Solo memiliki tahapan awal verifikasi faktual terhadap Syarat dukungan bakal calon perseorangan.
"Tahapan awal verifikasi faktual akan dimulai 24 Juni mendatang," katanya.
Terkait kesiapan, dikatakan Budi, pihaknya telah melakukan peningkatan kapasitas personel dan dukungan Alat Pelindung Diri (APD). Hal tersebut merupakan persyaratan mutlak dalam kegiatan pengawasan verfak di tengah pandemi covid-19.
Menurut Budi, pengaktifan kembali Panwascam dan Panwaskel tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bawaslu nomor 1097 tahun 2020. Jajaran panwas tingkat kecamatan dan kelurahan akan diaktifkan kembali paling lambat sebelum 15 Juni.
"Maka hari ini nanti dilaksanakan pengaktifan kembali Panwascam dan Panwaskel di Kota Solo. Tidak Pergantian Antar Waktu (PAW) baik itu di tingkat kecamatan maupun Kelurahan," tandasnya.
Budi menambahkan, Bawaslu Solo akan kembali bertugas sesuai tupoksi masing-masing, setelah libur akibat virus Corona April lalu.Budi mengakui tahapan terdekat cukup berpotensi terhadap penularan virus corona bagi penyelenggara. Untuk itu pihaknya dalam kegiatan pengawasan di lapangan para pengawas akan dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).
"Kedepan kita akan mengawasi dan memastikan kurang lebih 35 ribu syarat dukungan bakal calon perseorangan dari pasangan Bagio wahyono- FX Supardjo (BAJO) telah terverifikasi oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya APD berupa masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, baju pelindung hingga suplemen bagi pengawas menjadi hal wajib saat bertugas," jelasnya lagi.
Anggota Bawaslu Solo Kordiv Penyelesaian Sengketa Arif Nuryanto menambahkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) menjadi alternatif dalam kegiatan pengawasan selain penerapan protokol covid-19. Ia menekankan agar segenap jajaran pengawas bisa meningkatkan kapasitas dalam bidang IT. Pandemi Covid-19 di Kota Solo, menurutnya, bisa mengubah jenis kegiatan pengawasan.
"Koordinasi pengawasan, komunikasi hingga pelaporan bisa kita laksanakan secara daring sebagai alternatif jumpa secara konvensional. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada tradisi kampanye konvensional bergeser ke kampanye secara media online," terang Arif.
Menurut dia, kampanye tatap muka puluhan warga dengan aplikasi online juga merupakan salah satu hal yang bisa dimonitor oleh pengawas.
"Dukungan aplikasi, baik peralatan, software maupun bandwidth Bawaslu Solo akan kita sesuaikan secara optimal. Harapan kita nantinya Panwascam dan Panwaskel bisa turut mengikuti tata cara kita dalam pemanfaatan teknologi ini dengan install aplikasi yang kita terapkan bersama," pungkas Arif.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaBagja menegaskan, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaBawaslu mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBudi Setiyono menyampaikan tentang tata kerja Badan Pengawas Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaKPU RI memutuskan untuk menunjuk Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai Plt. Ketua menggantikan Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaMenurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya