Jelang Putuskan Menkum HAM, Demokrat Yakin Pemerintah Obyektif dan Adil
Merdeka.com - Kemenkum HAM akan mengeluarkan keputusan terhadap pendaftaran kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya yakin pemerintah akan objektif.
"Kami memiliki keyakinan kuat, pemerintah, melalui Kemenkum HAM, akan memutus kasus ini dengan obyektif dan adil. Bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU No.2 Tahun 2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkumham No.34 Tahun 2017, maupun AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan dengan SK Menkumham dan tercatat di lembaran berita negara," kata Herzaky pada wartawan, Rabu (31/3).
Herzaky berharap keputusan dari pemerintah nanti semakin mempersolid kader Demokrat seluruh Indonesia.
-
Kapan Demokrat akan umumkan arah politik? Bakal Umumkan Arah Politik Partai Demokrat Setelah itu, kata Herzaky, Partai Demokrat baru akan mengumumkan arah politik yang akan dilakukan partainya tersebut.'Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,' ujar Herzaky.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Apa doktrin Partai Demokrat? Dalam anggaran dasar Partai Demokrat pada pasal 4, doktrin tri pakca gatra praja mengandung arti adanya tiga kehendak kuat atau tiga ketetapan atau tiga ketetapan hati dalam mebangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam trilogi partai demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta tiga wawasan partai yakni nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.
-
Bagaimana PKB menentukan sikap politik ke depannya? 'Di PKB mekanisme itu hanya satu pintu lewat Gus Muhaimin, sehingga nanti biasanya Gus Muhaimin langsung mengadakan rapat mengajak kami,' tuturnya
"Harapan kami, setelah ada pengumuman dari pemerintah, para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, dapat terus melanjutkan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat terdampak pandemi dan bencana, seperti yang telah kami lakukan selama setahun terakhir," ucapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan, Demokrat akan mengambil peran terbaik di eksekutif hingga legislatif.
Baca SelengkapnyaAHY memberikan sinyal segera berkoalisi dengan partai lain menuju Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Yogyakarta, Kamis (18/1).
Baca SelengkapnyaIni reaksi AHY saat disinggung soal kabar meminta jatah Menteri Koordinator (Menko) di kabinet Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaKIM Plus merupakan nama untuk koalisi yang terdiri atas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan partai-partai di luar koalisi itu.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat berharap keadilan dapat ditegakkan.
Baca SelengkapnyaMKMK menyebut seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.
Baca SelengkapnyaAHY merespons usulan DPD Demokrat Jakarta yang melirik Pj Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan Partai Demokrat bertekad untuk menyukseskan pemerintahan di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaDemokrat terus melakukan komunikasi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi.
Baca SelengkapnyaAHY akan menyiapkan kader terbaik Demokrat untuk jadi menteri di pemerintahan Prabowo
Baca Selengkapnya