Jhoni Allen Ungkap Mahar Pilkada untuk Beli Kantor DPP Demokrat di Jl Proklamasi
Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengungkap sumber uang untuk membangun kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut, kantor itu dibeli dari hasil mahar Pilkada.
Jhoni bercerita, pada tanggal 16 Februari 2021 ia bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengaku kepadanya bahwa kantor DPP itu didapat dari mahar politik yang disetor dari kader partai.
"Saya sampaikan ini setelah pertemuan saya dengan bapak SBY tanggal 16 Februari. Saya sampaikan. Termasuk mahar-mahar Pilkada, beliau mengatakan untuk membeli kantor di Proklamasi," ungkapnya di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3).
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Dimana rumah menteri di IKN dibangun? Menteri PUPR Basuji Hadimuljono mengatakan, rumah para menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kecil ketimbang rumah menteri di Widya Chandra (Wichan), Jakarta.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Di mana Komeng dilantik menjadi anggota DPD? Komedian Alfiansyah Bustami atau Komeng telah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024. Kehadiran Komeng di tengah para anggota dewan di Senayan, seakan memberi warna tersendiri.
Jhoni mengaku kaget saat mengetahui itu. Pasalnya, kata dia, selama dua periode SBY menjabat presiden tak pernah memikirkan bangunan untuk kantor DPP. Tetapi justru memeras kadernya.
"Saya kaget, lho Bapak 10 tahun presiden waktu itu kok enggak mikirin kantor (DPP). Kenapa harus keringat daripada DPC dan iuran anggota fraksi dari tingkat II," kata Jhoni.
Menurutnya, iuran dan mahar itu salah satu penyebab banyak kader di tingkat DPC ingin menggelar KLB. Pihaknya juga mendesak agar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil kongres ke V tahun 2020 lalu dibatalkan.
"Itulah mereka menjadi mengusulkan KLB. Dan karena memang khusus membahas dan membatalkan AD/ART adalah Kongres atau KLB, atau melalui proses pengadilan," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaMulyanto heran kenapa Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat. Padahal bisa membangun sendiri gedung perkantoran.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaKubu SYL mengungkap adanya bangunan 'Green House' di Kepulauan Seribu yang anggarannya berasal dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaJK mengungkapkan, lahan itu dikuasai Prabowo sejak 2004 saat JK baru menjabat Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya