Jika berkuasa, PDIP tegaskan tak ada bagi-bagi kursi di kabinet
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) sudah menyiapkan kabinet gotong royong bagi pemerintahan nanti jika Jokowi terpilih menjadi presiden. Belajar dari pengalaman, PDIP hanya akan membangun pemerintahan dengan gabungan partai politik yang ramping atau sedikit.
"Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil (ramping) atau karena salah satu mandat kepada Pak Jokowi sebagai capres PDIP adalah untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, Senin (21/4).
Menurut Tjahjo, pihaknya akan memperjuangkan program pro rakyat dengan berlandaskan Pancasila, NKRI dan UUD 1945. Dia berjanji jika PDIP berkuasa akan memegang teguh Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan.
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana Jokowi memimpin rapat? Hal itu dinilai karena Jokowi mampu memimpin rapat secara efektif, pekerja keras tanpa lelah serta melakukan safari ke berbagai wilayah Indonesia.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Apa karakteristik penting pemimpin? 'Milikilah keinginan untuk membuat keputusan. Itu adalah kualitas terpenting dari seorang pemimpin yang baik.' - Tung Desem Waringin
"Kepemimpinan yang kuat juga didukung kerja sama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legislasi guna mendukung program Pro Rakyat. Ini yang ditawarkan dalam lobi-lobi dengan pimpinan Parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya NasDem dengan program restorasinya," tegas dia.
Dia menegaskan, tidak ada bagi-bagi kursi dalam membangun koalisi bersama PDIP . Begitu juga soal tawaran kursi wapres bagi Jokowi dalam pembahasan koalisi bersama PDIP .
"Jangan bargaining kerjasama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres. Misalnya, kabinet kerja harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus berkerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut," klaim dia.
Dia menambahkan, PDIP tidak menggunakan kata koalisi dalam membangun pemerintahan ke depan. Melainkan dengan istilah kerja sama politik demi membangun Indonesia.
"Kita harus belajar dan mencermati gelagat perkembangan dinamika pada koalisi parpol-parpol besar sepuluh tahun ini yang mayoritas di DPR , tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR . Kasihan rakyat yang memilihnya yang akhirnya menunda program pembangunan untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaDalam proses Pilkada, PDIP tidak melihat rivalitas pada saat Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaPDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.
Baca SelengkapnyaAda 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca SelengkapnyaSaid meyakini kabinet Prabowo-Gibran nanti akan banyak diisi oleh tokoh partai yang tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ahmad Muzani membenarkan PDIP tak menitipkan kadernya di kabinet Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik
Baca SelengkapnyaPihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri
Baca SelengkapnyaPDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Mereka akan bersikap kritis kepada pemerintah.
Baca Selengkapnya