Jika Demokrat gabung pemerintah, Gerindra punya PKS dan PAN

Merdeka.com - Sikap politik Partai Demokrat mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang Undang, memunculkan spekulasi kedekatan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintah. Apalagi setelah itu SBY bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Menanggapi spekulasi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan tak masalah jika Demokrat merapat ke pemerintah. Gerindra sudah terbiasa berjalan sendiri.

"Kami enggak ada masalah. Sendirian pun enggak ada masalah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Fadli menyebut Gerindra masih memiliki rekan koalisi yakni PKS dan PAN yang memiliki semangat sama menolak Perppu Ormas. Sikap PKS dan PAN itu bisa menjadi modal untuk membentuk koalisi di Pilkada hingga Pilpres.

"Tapi kami dengan PKS saya rasa sudah semakin solid dalam banyak kerja sama di Pilkada. Begitu juga dengan PAN mengambil sikap yang sama. Saya kira ini modal politik yang bagus untuk ke depannya," tegasnya.

Jika Demokrat merapat, koalisi partai pendukung pemerintah akan bertambah gemuk. Koalisi akan diisi oleh 8 partai, diantaranya PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, PAN, Hanura plus Demokrat.

Fadli mengaku tak mau berandai-andai terkait koalisi gemuk pendukung pemerintah andai Demokrat merapat.

"Saya enggak bisa berandai-andai Nanti kita lihat saja kalau misalnya memang akan ada satu formasi baru dalam pemerintah yang rumornya akan ada reshuffle ya kita liat apakah memang ada formasi baru atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, Demokrat sudah menepis spekulasi bergabung di barisan pendukung pemerintah. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhi Baskoro Yudhoyono membantah hal tersebut. Pria yang akrab disapa Ibas mengatakan, partainya memilih tetap bersama rakyat. Namun Demokrat tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan fraksi partai pendukungnya.

"Yang jelas kami ini selalu bersama masyarakat, selalu bersama rakyat. Kita dekat dengan pemerintah, kita dekat dengan semua partai, kita dekat dengan semua anggota DPR dan fraksi," jelas Ibas di gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, dukungan terhadap Perppu Ormas tidak berarti partainya masuk barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia sekaligus menepis anggapan adanya tawaran untuk masuk ke dalam kabinet kerja.

"Saya enggak ada tuh. Enggak ada tuh ke saya, enggak ada tawaran. Ke Demokrat juga enggak ada. Tanyakan yang menawarlah. Kami enggak ditawar tuh," ujar Hinca.

Hinca menegaskan posisi partainya sebagai oposisi dari pemerintahan Jokowi-JK. Dia menuturkan, partainya menutup peluang bergabung dalam koalisi pemerintah.

"Biarkan posisi sejak awal posisi kami di luar pemerintahan. Jadi janganlah kau goda-goda. Biarkan kami di luar pemerintahan gitu supaya ada penyimbangnya," tegasnya. (mdk/noe)