Jika disahkan, NasDem janji tak akan pakai dana aspirasi Rp 11,2 T
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna pengesahan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dana aspirasi siang nanti Pukul 13.00 WIB. Fraksi NasDem di DPR tetap menolak tegas program senilai Rp 11,2 triliun tersebut.
Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat menegaskan, dalam paripurna nanti fraksinya tetap akan menolak. Dia akan mengingatkan, bahwa fungsi DPR hanya tiga yakni, pengawasan, legislasi dan budgeting.
"Anggaran yang dimaksud kan bagaimana pemerintah meminta persetujuan setiap program kerja. Bukan mengalokasi sendiri-sendiri untuk dipakai sendiri," ujar Viktor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Namun dirinya tidak mau meyakinkan para rekan-rekan anggota DPR lainnya untuk menolak dana aspirasi. Menurut dia, anggota DPR yang mendukung dana aspirasi keliru.
"Saya tidak perlu yakinkan ke teman fraksi lain sebagai seorang DPR negarawan. Kalau memang dia keliru ya keliru saja enggak apa-apa," katanya.
Kendati demikian, Viktor tak persoalkan bila dana aspirasi tetap berjalan dan disahkan nanti di paripurna. Namun NasDem, kata dia, tetap tidak akan memakai dana aspirasi tersebut.
"Nanti mereka saja yang pakai dana itu. Kita tidak akan pakai karena kita sudah menolak," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca SelengkapnyaHal ini diungkapkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Selengkapnya“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca SelengkapnyaSaid menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca SelengkapnyaMenurutnya sumbang ide, pemikiran, dan pandangan juga bisa menjadi kontribusi bagi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaNasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca SelengkapnyaSaid mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaMeski mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem memutuskan tidak mengirimkan nama untuk ditempatkan dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca Selengkapnya