Jika DPR tak setuju, Jokowi tetap berhak lantik Tito jadi Kapolri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Pol Tito Karnavian menjadi calon Kapolri ke DPR. Nama Tito dinilai mengejutkan, karena dianggap melewati banyak seniornya di kalangan perwira tinggi Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengakui jika dilihat dari sisi senioritas, nama Tito cukup mengejutkan ditunjuk menjadi calon Kapolri oleh Jokowi. Menurut dia, dalam uji kepatutan dan kelayakan akan banyak menimbulkan pertanyaan dari Komisi III DPR khususnya soal senioritas.

"Saya enggak bernai berspekulasi, tentu tiap fraksi punya cara pandang berbeda. Saya kira soal senioritas, bagaimana yang bersangkutan nanti mengatasi gap soal itu, soal psikologinya, nanti akan muncul, kan menjadi pertanyaan menarik dalam fit and proper test," kata Mulfachri saat dihubungi, Rabu (15/6).

Mulfachri menjelaskan, DPR memang berhak menolak pencalonan Tito Karnavian jika memang dinilai belum tepat. Hanya saja, Jokowi tetap bisa melantik Tito nantinya meski ditolak oleh DPR.

"Sejauh yang saya tahu, (calon Kapolri) selalu diterima, walaupun tidak tertutup Komisi III menolak calon yang diajukan presiden, bisa saja (menolak) kan bunyi UU-nya untuk dimintai persetujuannya, bukan pertimbangan, tapi kalau DPR tidak setuju, tetap presiden punya kewenangan, begitulah UU kita," jelas Ketua Fraksi PAN di DPR ini.

Hanya saja nanti, kata dia, hubungan antara Presiden dan DPR akan menjadi tidak baik jika Tito kemudian ditolak. Sejauh ini, lanjut dia, tidak pernah ada calon Kapolri yang ditolak DPR.

"Cuma kan hubungan menjadi tidak baik. Sepanjang yang saya tahu, hampir semua selalu dapat disetujui, meski dengan macam-macam dinamika," tutur dia.